Buka konten ini
NATUNA (BP) – Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat koordinasi guna menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya bagi nelayan dan petani di wilayah kepulauan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat I Lantai II Kantor Bupati Natuna, Selasa (14/7). Pertemuan dipimpin Bupati Natuna Cen Sui Lan, didampingi Wakil Bupati Jarmin dan Sekretaris Daerah Boy Wijanarko.
Turut hadir Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto beserta jajaran, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Batam Hanif Pradita Nursalih, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Hiswana Migas, camat, kepala desa, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Cen Sui Lan menegaskan Natuna sebagai daerah kepulauan dan wilayah terdepan Indonesia memiliki tantangan besar dalam penyediaan maupun distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, akses energi yang memadai menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, terutama nelayan yang menggantungkan aktivitas ekonomi pada ketersediaan bahan bakar.
”Distribusi BBM merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Natuna, khususnya nelayan. Melalui pertemuan ini diharapkan lahir solusi bersama untuk mengatasi berbagai kendala distribusi serta memperkuat ketahanan energi di Kabupaten Natuna,” ujarnya.
Ia mengungkapkan sejumlah persoalan yang masih dihadapi, di antaranya penyerapan solar yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca sehingga kebutuhan riil di lapangan sering berbeda dengan kuota yang telah ditetapkan.
Selain itu, masih terdapat kendala penyaluran Pertalite di wilayah yang belum memiliki lembaga penyalur resmi, keterbatasan armada pengangkut BBM yang memenuhi standar keselamatan, serta belum terbentuknya subpenyalur BBM di sejumlah wilayah karena kendala administrasi.
Distribusi minyak tanah pun masih mengandalkan kapal kayu di beberapa daerah akibat terbatasnya armada pengangkut yang memenuhi standar keselamatan.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Natuna juga tengah memperbarui data nelayan secara menyeluruh. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan riil sekaligus usulan penyesuaian kuota BBM bersubsidi bagi sektor perikanan.
Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga terus diperkuat melalui kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan dan perbatasan.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menegaskan pihaknya terus memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Menurutnya, pengawasan dilakukan melalui pengendalian kuota, pemantauan distribusi, hingga pemberian sanksi apabila ditemukan penyalahgunaan.
”BPH Migas berkomitmen memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Berbagai langkah pengawasan terus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan serta menjaga distribusi tetap tepat sasaran,” katanya. (*)
Reporter : Faidillah
Editor : GUSTIA BENNY