ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendorong pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Nasional Reintegrasi Sosial sebagai langkah strategis mengatasi kelebihan kapasitas (overcrowding) lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Rieke menilai regulasi tersebut penting untuk mencegah residivisme sekaligus memperkuat pemulihan klien narkotika, mengingat lebih dari 50 persen penghuni lapas saat ini merupakan pelaku tindak pidana narkotika. “Perpres ini harus menjadi instrumen nasional untuk mempercepat implementasi KUHP dan KUHAP baru, dengan menetapkan Balai Pemasyarakatan...

JAKARTA (BP) – Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, mendorong kepala daerah di Provinsi Riau memaksimalkan Forum DPR RI Dapil Riau sebagai sarana strategis memperjuangkan pembangunan daerah melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hendry menilai forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif di tingkat pusat, khususnya dalam mengawal kepentingan daerah melalui kebijakan anggaran nasional. “Manfaatkan anggota DPR RI sebagai perpanjangan tangan kepala daerah ke pemerintah pusat, karena DPR RI memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengawasan APBN,”...

MASUKNYA kembali RUU Penyiaran dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) harus dimaknai sebagai momentum krusial, bukan sekadar rutinitas legislasi tahunan. Di tengah gempuran disrupsi digital yang masif, regulasi penyiaran kita bagaikan kapal tua yang dipaksa mengarungi badai samudra modern. Kita harus menyadari, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang digunakan saat ini adalah produk hukum era analog. Dirancang ketika internet masih menjadi barang mewah dan konvergensi media sebatas konsep di atas kertas. Banyak yang mengatakan UU itu sudah ketinggalan zaman. Pertanyaan...