JAKARTA (BP) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan penolakan keras terhadap wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD. Menurutnya, wacana tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat dan cita-cita Reformasi.
Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1).
“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis, melainkan sikap ideologis, konstitusional, dan historis,” tegas Megawati.
Ia menuturkan, Pilkada langsung merupakan salah satu capaian...
KALSEL (BP) – Anak-anak dari keluarga rentan kini memiliki peluang lebih luas untuk mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas. Pemerintah resmi menghadirkan 166 Sekolah Rakyat di berbagai daerah sebagai upaya memastikan hak belajar setiap anak tidak terhambat keterbatasan ekonomi maupun wilayah.
Peresmian Sekolah Rakyat tersebut dilakukan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan pusat kegiatan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan...
JAKARTA (BP) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa pejabat di Provinsi Maluku Utara (Malut), termasuk Gubernur Sherly Tjoanda Laos, seiring pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak PT Wanatiara Persada (WP).
Perusahaan tambang nikel tersebut diketahui beroperasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Namun, penyidikan perkara dugaan korupsi ini justru bergulir di Jakarta, tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, yang menjadi locus dugaan suap dalam pemeriksaan pajak.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan fokus awal penyidikan masih tertuju pada dugaan tindak pidana suap pajak yang terjadi di Jakarta. Kendati demikian, KPK tidak menutup kemungkinan memanggil pihak-pihak di daerah apabila diperlukan dalam proses hukum.
“Lokasinya memang di Maluku karena...
