JAKARTA (BP) — Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memindahkan 263 narapidana kategori high risk ke Pulau Nusakambangan. Pemindahan ini dilakukan dari sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di enam provinsi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperketat pengawasan sekaligus menekan peredaran narkoba di dalam lapas. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menegaskan kebijakan ini sejalan dengan instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, terkait komitmen zero narkoba dan penggunaan telepon genggam di lapas.
“Siapa pun yang terbukti terlibat, akan dikenai sanksi tegas,” ujar Mashudi dalam keterangan resmi, Jumat (24/4).
Ia menjelaskan, pemindahan narapidana bukan semata tindakan represif, tetapi...
JAKARTA (BP) — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan tertutup dengan puluhan purnawirawan TNI di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Jumat (24/4). Dalam forum yang berlangsung sekitar dua jam itu, salah satu isu yang mengemuka adalah soal izin melintas (overflight clearance) pesawat militer Amerika Serikat.
Pertemuan yang digelar di Aula Bhinneka Tunggal Ika tersebut menjadi ruang diskusi antara pemerintah dan para senior militer.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengatakan Menhan memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan perkembangan terkini, termasuk hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat.
“Termasuk pertemuan Menhan dengan Secretary of War, Pete Hegseth di Pentagon beberapa waktu lalu. Itu disampaikan langsung kepada para purnawirawan,” ujar Rico.
Isu izin terbang pesawat militer AS yang sempat menjadi perhatian publik juga turut dibahas. Menurut Rico, para purnawirawan memberikan...
JAKARTA (BP) – Kebijakan pemerintah mengalokasikan 58,03 persen Dana Desa (DD) untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mulai berdampak di sejumlah daerah. Sejumlah program pembangunan desa dilaporkan tertunda akibat pergeseran penggunaan anggaran tersebut.
Menanggapi hal itu, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (BAKOM RI) menegaskan, kebijakan tersebut bukan pemotongan Dana Desa, melainkan realokasi untuk kegiatan yang dinilai lebih produktif.
“Dana Desa tetap menjadi milik desa, tetapi diarahkan untuk pembangunan koperasi yang diharapkan memberikan dampak ekonomi berkelanjutan,” tulis BAKOM RI dalam keterangan...
