Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai perlu adanya keberpihakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekosistem perfilman nasional.
Menurutnya, industri film tidak hanya berperan sebagai sektor hiburan, tetapi juga instrumen strategis promosi budaya dan pariwisata Indonesia.
Komisi VII DPR RI, kata dia, berharap berbagai pembenahan di sektor perfilman ke depan dapat meningkatkan keterlibatan sineas muda, komunitas film, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang ekonomi kreatif.
Pernyataan tersebut disampaikan Chusnunia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, usai melakukan kunjungan kerja ke Jogja NETPAC Asian Film Festival (JAFF).
“Kami terus mendorong sinergi multipihak yang berkelanjutan agar festival-festival film seperti JAFF dapat menjadi motor penggerak kreativitas, distribusi, dan daya saing perfilman Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Chusnunia.
Ia mengakui, meskipun festival film di Indonesia telah berkembang dan diakui secara internasional, masih terdapat sejumlah tantangan struktural dalam pemajuan industri perfilman nasional.
“Salah satu hal yang kami serap dari pelaku industri adalah persoalan regulasi, termasuk multiple taxes atau pajak di banyak meja yang dinilai menghambat pertumbuhan industri film,” katanya.
Chusnunia menyoroti beban pajak pertambahan nilai (PPN) ganda yang sudah dikenakan sejak tahap produksi, serta skema perpajakan berlapis hingga ke tahap distribusi. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat industri film nasional sulit tumbuh secara sehat.
“Industri ini belum sepenuhnya kuat, tetapi sudah dibebani berlapis-lapis. Ini tentu menjadi persoalan serius bagi kreativitas, keberlanjutan produksi, dan minat investasi,” ujarnya.
Karena itu, legislator yang membidangi ekonomi kreatif tersebut menilai keberpihakan kebijakan perlu dilakukan dengan berkaca pada praktik industri sinema di berbagai negara.
“Dalam praktik global, film terbukti mampu menjadi lokomotif promosi destinasi sekaligus penggerak ekonomi daerah. Indonesia memiliki potensi besar ke arah itu,” kata Chusnunia.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi VII DPR RI akan melakukan serangkaian kunjungan ke berbagai daerah untuk berdialog langsung dan menyerap aspirasi para pelaku perfilman.
“Hasilnya akan kami rumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan berbasis data dan temuan lapangan, guna memperkuat peran festival film sebagai bagian integral dari strategi distribusi dan pengembangan kreativitas film nasional,” pungkasnya. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : MUHAMMAD NUR