Buka konten ini
PEMERINTAH Provinsi Kepulauan Riau memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp3,501 triliun. Sementara itu, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp3,482 triliun, sehingga masih terdapat defisit yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Proyeksi tersebut disampaikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, saat rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 di Gedung DPRD Kepri, Selasa (21/7).
Ansar menjelaskan, pembiayaan daerah secara neto diproyeksikan sebesar Rp18,27 miliar. Nilai tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp149,4 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp131,12 miliar.
Menurutnya, penerimaan pembiayaan berasal dari pencairan tahap kedua pinjaman daerah dari Bank Jabar Banten (BJB). Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung sejumlah proyek strategis multiyears, di antaranya pembangunan Poliklinik Rawat Jalan RSUD Raja Ahmad Tabib serta Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat.
”Sementara pengeluaran pembiayaan meliputi penyertaan modal daerah kepada Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp20 miliar serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp111,12 miliar,” ujar Ansar.
Ia berharap pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 dapat segera diselesaikan bersama DPRD Kepri agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengalami keterlambatan.
”Kami berharap rancangan KUA dan PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2027 dapat segera dibahas dan disetujui bersama,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, mengatakan proyeksi APBD 2027 disusun berdasarkan estimasi dana transfer dari pemerintah pusat dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Misni, struktur pendapatan daerah hingga kini masih didominasi Transfer ke Daerah (TKD) dan penerimaan pajak kendaraan bermotor, termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Pemprov Kepri terus menggali potensi penerimaan dari sektor pajak yang belum tergarap secara optimal.
”Kami sedang mengoptimalkan pemungutan pajak alat berat dan pajak air permukaan yang selama ini sudah berjalan, namun hasilnya belum maksimal,” ujarnya. (***)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : GUSTIA BENNY