Buka konten ini
KUALA LUMPUR (BP) – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengingatkan para pengungsi Rohingya di negaranya agar mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap mereka yang melanggar ketentuan.
Anwar mengatakan Malaysia tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan terhadap para pengungsi. Namun, sikap tersebut tidak menghilangkan kewajiban mereka untuk tunduk pada sistem hukum negara, termasuk terkait penggunaan bangunan dan aktivitas usaha.
“Saran kepada masyarakat Myanmar, khususnya Rohingya, mereka juga harus mematuhi peraturan di negara kami. Bangunan mereka, bisnis mereka, harus mengikuti peraturan. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan,” ujar Anwar seperti dikutip BERNAMA, Jumat (12/6).
Menurut Anwar, isu penegakan hukum terhadap pengungsi Rohingya telah dibahas dalam rapat kabinet bersama Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail.
Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak secara konsisten sesuai aturan yang berlaku.
Meski demikian, Anwar menilai persoalan Rohingya tidak sesederhana mengembalikan mereka ke negara asal. Menurutnya, kelompok tersebut masih menghadapi krisis kemanusiaan yang kompleks di Myanmar.
“Banyak yang mengatakan mereka harus dipulangkan. Namun dipulangkan ke mana? Kami menghadapi masalah karena Pemerintah Myanmar tidak memungkinkan hal itu dilakukan,” katanya.
Anwar mengungkapkan dirinya telah dua kali bernegosiasi dengan pemimpin Myanmar terkait persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu, Malaysia mengajukan dua tuntutan utama.
Pertama, bantuan kemanusiaan yang diberikan harus dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Kedua, pemerintah Myanmar diminta menghentikan penindasan dan kekerasan warga sipil, baik muslim maupun nonmuslim, di Negara Bagian Rakhine maupun wilayah Myanmar lainnya. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY