Buka konten ini
KEBIJAKAN pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai berpotensi mengguncang perekonomian kelas menengah. Lonjakan harga BBM, khususnya Pertamax yang kini menembus Rp16.250 per liter, dikhawatirkan memberi efek berantai terhadap daya beli masyarakat dan biaya hidup secara keseluruhan.
Kritik tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyikapi kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang mulai berlaku sejak Rabu (10/6). Menurut Hasto, kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan terdampak karena berada di posisi “tanggung”: tidak menerima subsidi, namun sangat sensitif terhadap kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan harian.
“Kalau kita lihat sebagaimana diungkapkan sejumlah media, kebijakan ini jelas mengguncangkan kelas menengah. Mereka inilah yang menopang konsumsi domestik,” kata Hasto saat ditemui usai mengisi kuliah umum di UBK, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).
Hasto menegaskan, kenaikan harga BBM seharusnya menjadi opsi paling akhir dalam pengelolaan fiskal negara. Ia memahami pemerintah tengah berupaya menjaga keseimbangan anggaran dan menekan tekanan pada penerimaan negara bukan pajak, namun kebijakan tersebut, menurutnya, memiliki dampak luas yang harus dihitung secara cermat.
“Kebijakan yang menciptakan efek berganda begitu besar dalam kehidupan rakyat, seperti kenaikan BBM, harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir. Jangan dijadikan langkah awal,” ujarnya.
Ia mengingatkan, berdasarkan berbagai kajian ekonomi, kenaikan harga BBM kerap berkontribusi terhadap inflasi, terutama melalui sektor transportasi dan distribusi barang. Dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga menjalar ke harga kebutuhan pokok, jasa, dan logistik.
Selain itu, Hasto menilai pemerintah semestinya lebih dahulu melakukan pembenahan internal, mulai dari konsolidasi fiskal hingga efisiensi belanja negara. Ia menyebut masih banyak ruang penghematan pada pos-pos pengeluaran yang dinilai tidak mendesak.
“Harus ada gerakan penghematan secara nasional, pengeluaran yang tidak perlu dikurangi, dan evaluasi serius terhadap program-program populis. Kritik masyarakat, termasuk terkait MBG yang disorot karena persoalan tata kelola, seharusnya dijadikan alarm oleh pemerintah,” tegasnya.
Hasto juga mendorong pemerintah agar lebih terbuka terhadap kritik publik. Menurutnya, keresahan masyarakat saat ini mencerminkan kekhawatiran atas arah kebijakan ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.
Di sisi lain, penyesuaian harga BBM nonsubsidi telah diumumkan oleh Pertamina Patra Niaga sebagai bagian dari mekanisme penyesuaian berkala mengikuti dinamika harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah. Mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green 95 (RON 95) juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Sementara itu, beberapa jenis BBM nonsubsidi lainnya tidak mengalami perubahan harga. Pertamax Turbo (RON 98) tetap dijual Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) Rp24.800 per liter.
Adapun BBM bersubsidi masih dipasarkan dengan harga yang sama. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar berada di harga Rp6.800 per liter.
Sejumlah pengamat ekonomi sebelumnya juga mengingatkan, stabilitas konsumsi kelas menengah memiliki peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan yang berdampak langsung pada biaya hidup kelompok ini dinilai perlu diimbangi dengan langkah perlindungan daya beli dan komunikasi publik yang transparan. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : MUHAMMAD NUR