Buka konten ini

JAKARTA (BP) – Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mempercepat penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memangkas jumlah entitas usaha dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200–300 perusahaan.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan langkah tersebut ditargetkan menghasilkan efisiensi hingga Rp 50 triliun per tahun tanpa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Dony mengatakan proses streamlining atau perampingan BUMN saat ini tengah berjalan dan ditargetkan rampung pada 2026. Ia memastikan, seluruh karyawan akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi.
Dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar transformasi besar-besaran di tubuh BUMN tidak merugikan para pekerja.
”Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” ujar Dony dikutip Jumat (12/6).
Ia menjelaskan perampingan BUMN dilakukan untuk mengatasi banyaknya perusahaan yang tidak efisien dan mengalami kerugian. Dimana, dari total 1.077 perusahaan yang ada saat ini, sekitar 52 persen tercatat merugi. Akumulasi kerugian dari perusahaan-perusahaan tersebut mencapai Rp 20 triliun.
Donny mengatakan, Danantara telah melakukan perhitungan terkait dampak finansial dari kebijakan tanpa PHK. Hasilnya, penghematan yang diperoleh dari konsolidasi jauh lebih besar dibandingkan biaya tenaga kerja yang harus ditanggung.
”Kita hitung, kalau dari perusahaan-perusahaan yang kita streamlining ini, berapa sih biaya tenaga kerjanya setahun? Ternyata cuma Rp 2–3 triliun,” jelasnya.
Dengan potensi efisiensi yang mencapai puluhan triliun rupiah, Danantara memilih mempertahankan seluruh pekerja dibandingkan melakukan PHK. Sebab, penghematan yang diperoleh jauh lebih besar daripada biaya untuk mempertahankan karyawan.
”Jadi, saya berpikir, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp 47 triliun,” kata Dony.
Ia menegaskan seluruh pegawai akan tetap menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi. Menurutnya, para pekerja tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak dari restrukturisasi korporasi.
”Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Karena tadi pemikiran kita, kita tidak mau juga menzalimi karyawan. Karena itu kan bukan salah mereka,” ungkapnya.
Penghematan hingga Rp50 Triliun
Dony mengungkapkan perampingan BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp50 triliun per tahun. Pasalnya, Danantara menemukan praktik transaksi berlapis antara induk perusahaan, anak usaha, hingga perusahaan cucu yang selama ini menimbulkan pemborosan.
”Selama ini kita membiasakan layering transaction antara induk ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya itu Rp 30 triliun,” katanya.
Sebagai contoh, Danantara telah menggabungkan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS) yang berada dalam satu rantai bisnis.
Menurut Dony, penggabungan tersebut memangkas berbagai biaya transaksi internal dan potensi kerugian akuntansi yang selama ini membebani perusahaan.
”Contoh pertama, kita merger sekarang, kita sudah menghemat kurang lebih sekitar USD 600–700 juta dari hasil merger ini,” ujarnya.
Praktik serupa juga ditemukan di lingkungan Telkom Group. Donny menyebut, sejumlah proyek pembangunan jaringan serat optik, pekerjaan harus melewati beberapa lapis perusahaan sebelum dieksekusi, sehingga menimbulkan biaya tambahan yang tidak perlu.
Menurutnya, apabila seluruh proses streamlining selesai dilakukan dan jumlah perusahaan berhasil dipangkas menjadi sekitar 254 entitas, maka Danantara akan memperoleh penghematan langsung sekitar Rp50 triliun tanpa harus menunggu peningkatan profitabilitas perusahaan hasil konsolidasi.
”Jadi, kita punya Rp 50 triliun kalau proses ini selesai kita laksanakan. Kita punya immediate saving tanpa kita harus melakukan improvement terhadap kualitas pengelolaan dan profitability daripada hasil penggabungan. Di depan mata kita ada Rp 50 triliun,” ujarya.
Dony Oskaria menegaskan struktur kelembagaan Danantara dirancang berbeda dengan skema pengelolaan investasi seperti 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Sejak awal pembentukan, Danantara telah menerapkan pemisahan antara pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan aktivitas investasi guna memitigasi risiko.
Dony mengatakan kekhawatiran sebagian masyarakat yang membandingkan Danantara dengan 1MDB muncul karena adanya konsolidasi aset BUMN yang disertai fungsi investasi dalam satu entitas. Namun, ia menegaskan Danantara telah didesain dengan mekanisme tata kelola yang berbeda melalui pemisahan fungsi pengelolaan aset dan investasi.
“Dari awal mendesain Danantara, (kita) itu sudah berpikir harus terjadi pemilahan risiko antara pengelolaan BUMN dengan investasi. Karena yang namanya investasi itu bisa gagal, bisa menghasilkan,” kata Dony dalam podcast Bukan Kaleng Kaleng, dikutip Kamis (11/6).
Menurutnya, tanpa pemisahan tersebut, kegagalan investasi berpotensi berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
“Anda bisa bayangkan kalau kemudian kita berinvestasi dan investasinya gagal, bisa menyeret BUMN-nya. Karena itu dari awal kita sudah mendesain itu, kita pecah,” ujar Dony.
Dony menjelaskan Danantara memiliki dua pilar utama. Pertama, Danantara Asset Management yang berfungsi sebagai konsolidator dan pengelola portofolio BUMN.
Kedua, Danantara Investment Management yang berperan sebagai lengan investasi untuk menempatkan dana pada proyek-proyek produktif.
“Danantara Asset Management sebagai konsolidator BUMN-BUMN, dan Danantara Investment Management sebagai investment arm-nya,” lanjutnya.
Pengelolaan BUMN jadi kunci
Ia menambahkan, sumber dana yang digunakan untuk investasi bukan berasal dari aset pokok BUMN, melainkan dari dividen yang dihasilkan perusahaan-perusahaan negara yang berada di bawah pengelolaan Danantara Asset Management. “Yang diinvestasikan adalah dividen. Jadi, dividen yang dihasilkan oleh Danantara Asset Management diinvestasikan untuk hal yang produktif, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Dony.
Karena itu, Dony menekankan keberhasilan Danantara sangat bergantung pada kualitas pengelolaan BUMN. Semakin baik kinerja perusahaan-perusahaan negara, semakin besar pula dividen yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Artinya apa? Pengelolaan BUMN ini menjadi kata kunci utama untuk keberlanjutan Danantara. Kalau kita keliru mengelola BUMN-nya, Danantara-nya pasti gone. Karena kunci yang diinvestasikan adalah hasil pengelolaan BUMN-nya,” kata dia. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI