Buka konten ini
PENUNDAAN insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang semula dijadwalkan mulai Juni 2026 menuai sorotan. Wicaksono Gitawan, Manager Program & Policy CERAH, menilai pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan guna mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
Menurut Wicaksono, program tersebut seharusnya sudah mulai dijalankan pada awal Juni tanpa penundaan. Ia juga menyarankan agar pemerintah memprioritaskan pemberian insentif untuk sepeda motor listrik.
Ini karena dinilai lebih terjangkau dan berpotensi lebih cepat diterima masyarakat dibanding mobil listrik yang harganya masih relatif tinggi.
“Harusnya insentif ini dimulai awal Juni tanpa perlu menunda. Pemerintah bisa memulainya dengan fokus memberikan insentif ke EV motor dahulu agar dapat lebih mudah diadopsi oleh kalangan menengah, karena untuk mobil harganya masih relatif cukup tinggi untuk masyarakat,” ujar Wicaksono dalam keterangannya, Jumat (12/6).
Ia menambahkan, percepatan elektrifikasi transportasi perlu dibarengi dengan peningkatan penggunaan energi terbarukan agar dampak lingkungan yang dihasilkan lebih maksimal. Namun, perkembangan energi terbarukan di Indonesia masih tergolong lambat.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada kuartal I 2026 mencapai 18,3 persen, meningkat dari 15,75 persen pada akhir 2025.
Meski demikian, angka tersebut masih jauh dari target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai bauran energi terbarukan 100 persen pada 2035.
Sementara itu, Agung Budiono, Direktur Eksekutif CERAH, menilai kenaikan sekitar 2,5 persen tersebut perlu dicermati lebih lanjut. Ia menyoroti bahwa peningkatan bauran energi terbarukan masih memasukkan energi baru seperti biomassa dan biodiesel.
Menurutnya, penggunaan kedua sumber energi itu berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan, termasuk risiko deforestasi.
Selain itu, praktik pencampuran biomassa dengan batu bara di PLTU maupun biodiesel dengan solar di sektor transportasi dinilai masih mempertahankan ketergantungan terhadap energi berbasis fosil.
Agung pun mendorong pemerintah untuk lebih serius mengembangkan energi terbarukan murni. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah merealisasikan program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang pernah digagas Presiden Prabowo.
Ia mengapresiasi langkah Kementerian ESDM yang mulai membahas pengembangan 17 GW sebagai proyek percontohan, namun menekankan pentingnya memastikan rencana tersebut benar-benar terealisasi.
“Pemerintah seharusnya lebih fokus mendorong energi terbarukan, salah satunya dengan merealisasikan rencana PLTS 100 GW yang digagas Presiden Prabowo. Kementerian ESDM baru saja membuka diskusi untuk mengembangkan 17 GW sebagai pilot project sebagai bagian dari 100 GW, rencana ini perlu dipastikan harus benar-benar berjalan,” tegas Agung.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa program insentif kendaraan listrik yang semula direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026 harus ditunda.
Ia menjelaskan, pemerintah masih menyelesaikan sejumlah perhitungan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.
”Insentif EV masih ditunda satu bulan lagi,” kata Purbaya di Jakarta Pusat, Selasa (26/5).
Dengan penundaan tersebut, implementasi insentif kendaraan listrik yang sebelumnya dijadwalkan pada Juni bergeser menjadi Juli 2026.
Pada awal Mei lalu, Purbaya mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan insentif bagi 200 ribu kendaraan listrik, yang terdiri dari 100 ribu mobil listrik dan 100 ribu sepeda motor listrik.
Ia juga menyatakan kuota tersebut berpeluang ditambah apabila tingkat peminatannya tinggi. Kala itu, pemerintah menargetkan insentif mulai disalurkan pada Juni sebagai bagian dari stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada semester kedua 2026.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI