Buka konten ini

PELEMAHAN nilai tukar rupiah yang menyentuh kisaran Rp18.200 per dolar Amerika Serikat (AS) tak hanya memicu kekhawatiran ekonomi, tetapi juga menghidupkan kembali perdebatan politik lama di media sosial.
Dalam beberapa hari terakhir, warganet ramai mengunggah ulang sejumlah cuitan lama akun resmi Partai Gerindra yang dahulu mengkritik kondisi ekonomi nasional ketika partai tersebut masih berada di luar pemerintahan.
Jejak digital itu kembali menjadi sorotan publik karena dinilai kontras dengan kondisi saat ini, ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Salah satu unggahan yang paling banyak dibagikan ulang berasal dari akun resmi Partai Gerindra pada 23 April 2018. Saat itu, akun @Gerindra merespons keluhan seorang pengguna media sosial terkait nilai tukar dolar AS yang mendekati Rp14.000.
Dalam balasannya, akun tersebut menulis, “Wah, sudah mau 14 ribu, ya? Padahal presidennya bukan Pak @prabowo.”
Cuitan tersebut kala itu menjadi bagian dari kritik politik oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo menjelang Pemilu 2019. Pelemahan rupiah kerap dijadikan indikator untuk menyoroti kinerja ekonomi pemerintah.
Delapan tahun berselang, kondisi ekonomi yang terjadi justru memunculkan pertanyaan baru di ruang publik. Ketika nilai tukar rupiah berada pada level yang lebih lemah dibandingkan periode yang pernah dikritik, sebagian warganet mempertanyakan konsistensi narasi politik yang dahulu digunakan untuk menyerang pemerintah.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana arsip digital dapat kembali mencuat saat situasi yang pernah dipersoalkan muncul dalam konteks pemerintahan yang berbeda. Di berbagai platform media sosial, unggahan lama tersebut beredar luas dan memicu diskusi mengenai relasi antara dinamika ekonomi global, kebijakan pemerintah, serta penggunaan indikator ekonomi sebagai alat kritik politik.
Cuitan Lama soal BBM Juga Viral
Tak hanya soal kurs rupiah, publik juga kembali menyoroti sejumlah unggahan lama Partai Gerindra terkait harga bahan bakar minyak (BBM). Salah satunya adalah unggahan pada 2015 yang berisi kritik keras terhadap kenaikan harga BBM dengan narasi, “KENAIKAN BBM SENGSARAKAN RAKYAT!”
Unggahan tersebut kembali beredar luas seiring kenaikan harga BBM nonsubsidi dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini, harga BBM nonsubsidi tercatat sebagai berikut:
Pertamax Rp16.250 per liter; Pertamax Green 95 Rp17.000 per liter;
Pertamax Turbo Rp20.750 per liter; Dexlite Rp23.000 per liter; dan
Pertamina Dex Rp24.800 per liter.
Sementara BBM bersubsidi masih bertahan, yakni Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
Kenaikan harga energi tersebut kembali memantik perdebatan publik mengenai batas antara dampak faktor global dan tanggung jawab kebijakan ekonomi pemerintah yang sedang berkuasa.
Jejak Digital Lama Kembali Bermunculan
Selain isu rupiah dan BBM, warganet juga mengumpulkan berbagai unggahan lama Partai Gerindra yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, hingga keluhan kehidupan sehari-hari. Mayoritas unggahan itu merupakan kritik yang disampaikan ketika partai tersebut berada di posisi oposisi.
Kini, ketika tokoh utamanya memegang tampuk pemerintahan, publik membandingkan narasi masa lalu dengan realitas yang sedang berlangsung. Fenomena ini memperlihatkan bahwa di era media sosial, pernyataan politik tak pernah benar-benar hilang. Arsip digital dapat muncul kembali kapan saja dan menjadi alat evaluasi publik terhadap konsistensi sikap maupun janji politik.
Di tengah perdebatan tersebut, sebagian pihak menilai kondisi ekonomi saat ini tak bisa dilepaskan dari tekanan global yang memengaruhi hampir seluruh negara. Namun, pandangan lain menekankan bahwa standar kritik yang pernah digunakan terhadap pemerintahan sebelumnya seharusnya tetap berlaku secara konsisten terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.
Perdebatan itu pun terus bergulir di media sosial, seiring melemahnya rupiah dan meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai indikator ekonomi nasional. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : MUHAMMAD NUR