Daerah Harus Perkuat Sumber Pendapatan

MENGAPA Batam relatif tenang ketika banyak daerah lain di Kepulauan Riau harus mengencangkan ikat pinggang? Pertanyaan itulah yang muncul ketika satu per satu data fiskal kabupaten, kota, hingga pemerintah provinsi mulai dibuka ke publik.

Di Tanjungpinang, lebih dari separuh pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Karimun harus membagi anggarannya untuk belanja pegawai, tunda bayar, dan pembangunan secara bersamaan. Pemerintah Provinsi Kepri pun dipaksa melakukan efisiensi setelah dana transfer pusat terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir.

Namun di tengah kondisi tersebut, Batam terlihat berbeda.

Pengamat ekonomi Batam, Suyono Saputro, menilai perbedaan itu bukan semata-mata karena ukuran APBD yang lebih besar, melainkan karena struktur ekonomi Batam yang jauh lebih kuat dibandingkan daerah lain di Kepri.

“Batam memiliki basis industri, perdagangan, jasa, dan investasi yang relatif lengkap. Aktivitas ekonomi yang tinggi itu kemudian menghasilkan PAD yang juga besar.

Ini yang membuat kemampuan fiskalnya berbeda dengan daerah lain,” ujarnya.

Menurut Suyono, persoalan utama yang sedang dihadapi Kepri saat ini bukan semata-mata soal defisit anggaran atau berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Yang lebih penting adalah adanya kesenjangan kemampuan fiskal yang semakin lebar antarwilayah.

Batam berkembang sebagai pusat ekonomi dan investasi. Sementara sebagian besar daerah lain masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Akibatnya, ketika terjadi penyesuaian transfer pusat atau tekanan terhadap APBD, dampaknya jauh lebih terasa di daerah yang kemampuan PAD-nya masih rendah.

“Fenomena ini menunjukkan adanya asimetri fiskal yang cukup tajam. Kemandirian fiskal terkonsentrasi di Batam, sedangkan daerah lain masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal,” katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut sebenarnya tidak muncul dalam waktu singkat. Karakteristik Kepri sebagai daerah kepulauan membuat tantangan pembangunan tidak sama dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Wilayah yang terpisah oleh lautan membuat biaya pelayanan publik menjadi lebih mahal. Pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya lebih besar. Distribusi barang dan jasa juga tidak semudah daerah yang terhubung jaringan darat.

Di sisi lain, jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah kepulauan relatif kecil sehingga kemampuan menghasilkan PAD juga terbatas.

Akibatnya, ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH) masih sangat tinggi.

Suyono memperkirakan ketergantungan fiskal Kepri terhadap transfer pusat masih berada pada kisaran 65 hingga 70 persen. Sementara tingkat kemandirian yang bersumber dari PAD baru berkisar 25 hingga 30 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kepri sebenarnya berada di level menengah. Tidak termasuk yang terlemah secara nasional, namun juga belum cukup kuat untuk disebut mandiri.

“Kita tidak bisa mengatakan Kepri dalam kondisi krisis fiskal. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan tanda-tanda yang muncul saat ini,” ujarnya.

Menurut dia, tekanan fiskal yang berlangsung terus-menerus dapat berdampak pada banyak sektor. Pemerintah daerah akan semakin sulit memperluas pembangunan ketika sebagian besar anggaran habis untuk memenuhi kewajiban rutin.

Dalam kondisi tertentu, proyek pembangunan dapat tertunda, belanja modal berkurang, hingga kemampuan daerah menciptakan stimulus ekonomi menjadi semakin terbatas.

“Biasanya yang pertama kali terkena dampak adalah belanja pembangunan. Karena pemerintah harus memastikan kewajiban rutin tetap berjalan,” katanya.

Meski demikian, Suyono menilai situasi yang dihadapi Kepri masih dapat diperbaiki apabila pemerintah daerah mampu memperluas basis penerimaan daerah dan tidak hanya mengandalkan transfer pusat.

Menurutnya, setiap daerah perlu mulai mencari sumber-sumber pendapatan baru yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Upaya tersebut menjadi penting agar ketahanan fiskal daerah tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Bagi Kepri, tantangan terbesar bukan hanya menjaga keseimbangan APBD tahun ini, melainkan mengurangi kesenjangan fiskal yang semakin lebar antara Batam dan daerah lain.

Sebab jika ketimpangan tersebut terus dibiarkan, maka pertumbuhan ekonomi Kepri berpotensi semakin terkonsentrasi di satu wilayah, sementara daerah lainnya akan semakin sulit mengejar ketertinggalan.

“Batam memang menjadi lokomotif ekonomi Kepri. Tetapi pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada satu lokomotif. Daerah-daerah lain juga harus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata,” ujarnya. (*/Rengga Yulianda)