Buka konten ini
PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran anggaran negara akibat praktik manipulasi laporan ekspor dan penyelundupan komoditas masih menjadi persoalan besar yang merugikan Indonesia. Bahkan, nilai kebocoran tersebut diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun dan menjadi salah satu penyebab anggaran untuk kesejahteraan rakyat selalu terbatas.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).
Presiden mengatakan kebocoran penerimaan negara selama puluhan tahun telah menggerus kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk memperbaiki gaji guru dan aparatur sipil negara (ASN).
“Kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun. Ini semua data yang saya ingin sampaikan dalam forum ini,” kata Prabowo.
Menurut dia, para ulama dan tokoh masyarakat perlu memahami akar persoalan yang menyebabkan anggaran negara sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan rakyat.
“Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Karena uangnya tidak ada,” ujarnya.
Prabowo menjelaskan, data tersebut berasal dari hasil pengolahan data United Nations Comtrade yang dilakukan Dewan Ekonomi Nasional terkait praktik under-invoicing atau pelaporan ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia mencontohkan modus yang kerap terjadi adalah pengusaha mengekspor seribu ton komoditas ke luar negeri, tetapi hanya melaporkan sebagian volume kepada otoritas pemerintah.
Menurut Prabowo, praktik tersebut membuat negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah sangat besar.
“Kalau dia ekspor seribu ton, yang dilaporkan hanya 500 ton. Sisanya ke mana? Ini yang merugikan negara,” ujarnya.
Presiden menegaskan, kebocoran sistemik yang nilainya diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun per tahun kini sedang dibenahi pemerintah melalui berbagai langkah perbaikan tata kelola dan pengawasan.
Selain manipulasi laporan ekspor, Prabowo juga menyoroti masih maraknya penyelundupan komoditas bernilai tinggi seperti emas dan perak melalui jalur laut Indonesia.
Menurut dia, praktik-praktik tersebut membuat kekayaan nasional tidak sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. “Hanya bangsa yang bodoh yang akan meneruskan suatu sistem di mana kekayaan bangsa tidak tinggal di bangsa itu,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan pemerintah berencana menutup sekitar 700 hingga 800 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak sehat dan terus mengalami kerugian.
Menurut Presiden, hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 240 perusahaan negara yang tidak produktif dan membebani keuangan negara.
“Sudah kita tutup. Kita menghemat triliunan rupiah hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar,” katanya.
Prabowo menilai langkah restrukturisasi tersebut penting untuk memastikan aset negara dikelola secara profesional, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola keuangan negara agar kebocoran anggaran dapat ditekan dan hasil pembangunan dapat lebih dirasakan oleh rakyat. (*/ANTARA)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK