Buka konten ini
TANJUNGPINANG (BP) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Kepulauan Riau mengalami gangguan akibat keterlambatan pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN). Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG terpaksa meng hentikan operasional sementara hingga dana operasional diterima.
Di Kabupaten Bintan, empat SPPG menghentikan operasional pada Rabu (10/6). Akibatnya, distribusi MBG kepada para penerima manfaat ikut terhenti.
Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Bintan, Pina Deli Syahputri, mengatakan empat dapur yang berhenti beroperasi tersebar di tiga kecamatan. Yakni SPPG Bintan Utara Tanjunguban Selatan 4 di Kecamatan Bintan Utara, dua SPPG di Kecamatan Bintan Timur, yaitu SPPG Sei Lekop dan SPPG Sei Lekop 2, serta SPPG Teluk Sebong Sri Bintan di Kecamatan Teluk Sebong.
”Masih menunggu anggaran,” ujar Pina.
Menurut dia, keterlambatan pencairan dana operasional berdampak langsung terhadap kelangsungan operasional dapur MBG. Selain pelajar, penghentian distribusi juga memengaruhi kelompok penerima manfaat lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga relawan atau pekerja dapur.
Pina menyebut upah relawan dibayarkan berdasarkan hari operasional dapur. Dengan demikian, penghentian sementara kegiatan berpotensi memengaruhi pendapatan mereka.
Kondisi serupa juga terjadi di Kota Tanjungpinang. Jumlah dapur MBG yang berhenti beroperasi sementara bahkan bertambah dari sebelumnya dua menjadi lima SPPG.
Koordinator SPPG Tanjungpinang, Retno, mengatakan lima dapur yang menghentikan penyaluran MBG berada di wilayah Tanjungpinang Barat, Batu IX, Tanjung Ayun Sakti, serta Kampung Bulang.
”Sejauh ini sudah ada lima SPPG yang ditutup sementara karena menunggu pencairan uang operasional,” katanya.
Meski demikian, Retno belum merinci jumlah penerima manfaat yang terdampak akibat penghentian sementara distribusi makanan bergizi tersebut.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, membenarkan adanya laporan penghentian operasional lima SPPG. Namun, pihaknya masih melakukan pendataan terhadap jumlah penerima manfaat yang sementara waktu tidak menerima MBG.
”Untuk jumlahnya lima SPPG, tetapi total penerima manfaat yang terdampak masih kami cek,” ujarnya.
Berbeda dengan Bintan dan Tanjungpinang, sebagian besar dapur MBG di Kabupaten Karimun mulai kembali beroperasi setelah dana operasional ditransfer oleh BGN.
Ketua Harian Satgas MBG Kabupaten Karimun, Sukrianto Jaya Putra, mengatakan hingga Rabu (10/6) terdapat 18 SPPG yang telah menerima transfer dana dan dijadwalkan kembali mendistribusikan MBG.
”Sebagian besar dana baru ditransfer pada Senin sore sehingga dapur tidak bisa langsung membeli bahan makanan dan memasak pada hari yang sama,” jelasnya.
Dari total 29 SPPG yang beroperasi di wilayah perkotaan Kabupaten Karimun, sebanyak 18 dapur sudah kembali menyalurkan MBG. Sementara sembilan dapur lainnya masih menunggu transfer dana dari pusat.
Selain itu, satu SPPG masih berstatus suspend atau penundaan operasional dari BGN dan satu dapur lainnya terkendala persoalan mitra kerja. Ada pula empat dapur yang belum beroperasi karena baru menerima surat keputusan (SK), terdiri atas tiga dapur di Kecamatan Sugie Besar dan satu dapur di Kecamatan Karimun.
Satgas MBG Karimun terus berkoordinasi dengan Korwil BGN setempat untuk memastikan distribusi MBG dapat kembali normal dan seluruh dapur memperoleh dukungan pendanaan yang dibutuhkan.
Gangguan operasional yang terjadi di sejumlah daerah tersebut menunjukkan ketergantungan pelaksanaan program MBG terhadap kelancaran pencairan dana operasional. Keterlambatan transfer tidak hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga terhadap keberlangsungan operasional dapur dan kesejahteraan para relawan yang terlibat dalam program tersebut. (***)
Reporter : SLAMET NOFASUSANTO – MOHAMAD ISMAIL
SANDI PRAMOSINTO
Editor : GUSTIA BENNY