Buka konten ini
Gubernur Jawa Timur 2009–2019
PENGELOLAAN anggaran diperlukan agar tidak habis dalam bentuk bantuan, tetapi menjadi motor penggerak investasi produktif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan anggaran pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Persoalannya tidak hanya terletak pada besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dikelola dan diarahkan agar memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, kepemimpinan menjadi faktor penentu apakah anggaran sekadar menjadi alat penyaluran bantuan atau mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi yang lebih luas.
Pilihan Kebijakan
Selama ini, berbagai program bantuan sosial dalam bentuk uang tunai sering menjadi pilihan kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi. Program seperti bantuan langsung tunai (BLT) maupun berbagai bentuk bantuan sosial lainnya memang memiliki fungsi penting, terutama dalam situasi darurat seperti masa pandemi Covid-19.
Pemerintah mengalokasikan anggaran besar melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2020 yang mencapai Rp 695 triliun. Sebagian dana tersebut digunakan untuk perlindungan sosial dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Kebijakan itu terbukti membantu menjaga daya beli masyarakat ketika perekonomian sedang mengalami tekanan.
Jika dilihat dari sudut pandang pembangunan jangka panjang, kebijakan yang bergantung pada bantuan tunai tidak mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Bantuan tersebut hanya memberikan efek sementara dan belum tentu mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, dibutuhkan kebijakan yang mampu melihat pengelolaan anggaran secara strategis.
Pandangan tersebut sejalan dengan konsep good governance yang diperkenalkan United Nations Development Programme (UNDP). Dalam konsep itu, tata kelola pemerintahan yang baik menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, serta kemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat. Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam pengelolaan anggaran, setiap kebijakan fiskal akan dirancang untuk memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Ekonomi Lokal
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menyusun kebijakan anggaran dari potensi ekonomi lokal. Indonesia memiliki keragaman wilayah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda-beda. Karena itu, pendekatan kebijakan yang seragam kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Sebagai contoh, program pengembangan pertanian di Indonesia menunjukkan bahwa dukungan terhadap sektor produktif dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian masyarakat. Misalnya, program kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk mengembangkan bibit padi unggul.
Bibit yang memiliki ketahanan terhadap serangan hama, mampu beradaptasi dengan perubahan musim, serta memiliki struktur batang dan akar yang lebih kuat akan membantu petani menghadapi berbagai tantangan dalam kegiatan pertanian.
Pada daerah yang mayoritas masyarakatnya bergerak pada sektor perkebunan rakyat, contohnya kopi, pengembangan varietas kopi robusta dan arabika agar memiliki citarasa yang berkualitas tinggi dapat menjadi alternatif untuk mendongkrak perputaran ekonomi pada petani.
Selain itu, pendampingan dalam teknik budi daya, pascapanen, hingga pengolahan produk turunan akan meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. Tentu, itu ini akan memperkuat daya saing dan meningkatkan kesejahteraan petani kopi secara berkelanjutan.
Pendekatan serupa dapat diperkuat melalui pengembangan sistem agrobisnis kopi yang terintegrasi. Kemitraan dengan industri, pemanfaatan riset untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen akan membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor.
Hal yang sama dapat diterapkan pada sektor peternakan rakyat. Program bantuan ternak sapi dapat menjadi upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Bantuan ternak tersebut dikembangkan melalui sistem pengembangbiakan sehingga jumlah ternak dapat bertambah dari waktu ke waktu. Jika program itu dilaksanakan dengan dukungan riset dari perguruan tinggi untuk menghasilkan ras ternak unggul yang tahan penyakit dan memiliki kemampuan reproduksi yang tinggi, manfaat ekonominya akan dirasakan secara lebih berkelanjutan oleh masyarakat.
Selanjutnya, program tiap sektor tersebut dapat dikombinasikan dengan skema pembiayaan berbunga rendah yang disubsidi pemerintah daerah untuk memperkuat permodalan pelaku usaha. Akses terhadap pembiayaan yang terjangkau akan mendorong tumbuhnya UMKM di sekitar sektor produktif, baik sebagai bagian dari rantai pasok maupun sebagai pengolah hasil.
Dengan dukungan itu, pelaku usaha tidak hanya mampu meningkatkan skala produksi, tetapi juga memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produk.
Pada akhirnya, integrasi antara kebijakan pengembangan sektor riil dan dukungan pembiayaan akan menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih inklusif, dinamis, dan berkelanjutan.
Kebijakan seperti itu akan menimbulkan multiplier effect dalam perekonomian masyarakat. Dalam teori ekonomi pembangunan, multiplier effect menjelaskan bagaimana suatu kebijakan ekonomi memicu dampak berantai yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai awal kebijakan tersebut.
Ketika produktivitas tiap sektor meningkat, bukan hanya pendapatan petani dan peternak yang bertambah. Aktivitas ekonomi lain seperti perdagangan hasil panen, usaha penyediaan pakan ternak, distribusi pangan, pengolahan hasil peternakan, hingga industri pengolahan juga ikut berkembang. (*)