Ketahanan Ekonomi di Tengah Gejolak Global

DUNIA hari ini tidak sedang bergerak dalam kondisi stabil. Ketegangan geopolitik global telah memicu volatilitas harga energi dan gangguan rantai pasok. Harga minyak dunia yang fluktuatif, tekanan pada harga gas, serta kenaikan biaya logistik global memberikan dampak berantai pada banyak negara, termasuk Indonesia.

Banyak negara yang menghadapi perlambatan ekonomi, inflasi tinggi, bahkan tekanan fiskal. Namun, Indonesia relatif mampu menjaga stabilitasnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada 2025 ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp 23.821 triliun. Pendapatan per kapita menembus USD 5.000.

Momentum itu diperkirakan masih berlanjut pada awal 2026. Sejumlah proyeksi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 berpotensi di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen, bahkan optimistis mendekati 6 persen. Optimisme itu terutama ditopang kuatnya konsumsi domestik, percepatan belanja pemerintah, serta momentum musiman seperti Ramadan dan Idul Fitri yang secara historis mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Tekanan Harga
Namun, peluang pertumbuhan tersebut tetap diiringi tantangan. Ketergantungan pada konsumsi domestik membuat ekonomi Indonesia sangat sensitif terhadap tekanan harga, terutama dari energi dan pangan. Ketika harga minyak global naik atau biaya logistik meningkat, dampaknya langsung terasa pada daya beli masyarakat. Di sinilah pentingnya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas serta inklusif.

Dalam struktur ekonomi Indonesia, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh PDB. Artinya, kekuatan ekonomi nasional bertumpu pada kemampuan masyarakat untuk membelanjakan pendapatannya. Ketika daya beli kuat, produksi bergerak, distribusi hidup, dan lapangan kerja terbuka.

Tekanan itu semakin nyata dalam konteks global saat ini. Kenaikan harga energi tidak hanya berdampak pada transportasi, tetapi juga meningkatkan biaya produksi dan distribusi. Efeknya berantai, yaitu harga pangan naik, biaya logistik meningkat, dan pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat.

Dalam konteks inilah peran UMKM menjadi sangat penting. Data menunjukkan, jumlah UMKM di Indonesia lebih dari 64 juta unit usaha, menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional, dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB. Bahkan, pada 2025, kontribusinya diperkirakan mencapai 61–63 persen dari PDB nasional. Angka tersebut menegaskan bahwa UMKM bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi ekonomi nasional.

Sejarah ekonomi Indonesia memberikan pelajaran penting mengenai hal ini. Pada krisis 1998, ketika banyak korporasi besar runtuh akibat tekanan nilai tukar dan beban utang, UMKM justru mampu bertahan. Mereka menjadi ruang bertahan hidup masyarakat ketika sektor formal mengalami kontraksi hebat.

Hal yang sama terjadi pada krisis global 2008. Ketika ekspor melemah akibat perlambatan ekonomi dunia, konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional. UMKM kembali menunjukkan daya tahannya karena fleksibilitas dan kedekatannya dengan kebutuhan riil masyarakat.

Pada 2018, ketika tekanan eksternal meningkat akibat normalisasi kebijakan moneter global dan gejolak nilai tukar, ekonomi Indonesia tetap relatif stabil. Sekali lagi, konsumsi domestik dan aktivitas UMKM menjadi faktor penentu.

Berbagai program pemberdayaan UMKM, mulai penguatan koperasi, pelatihan kewirausahaan, hingga pengembangan produk unggulan daerah, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif stabil.

Dengan pendekatan pembinaan terpadu, menggabungkan pelatihan, akses pembiayaan, dan perluasan pasar, banyak pelaku UMKM mampu naik kelas, bahkan menembus pasar nasional dan ekspor.

Strategi
Di sisi lain, perubahan struktur ekonomi juga membawa tantangan baru. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita, pola konsumsi masyarakat berubah. Permintaan terhadap produk berkualitas, bernilai tambah, dan berstandar semakin meningkat. Jika UMKM tidak mampu beradaptasi, mereka berisiko tertinggal.

Karena itu, penguatan UMKM harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi nasional. Dalam memperkuat UMKM, sedikitnya lima langkah terpadu dan simultan perlu ditempuh.

Pertama, meningkatkan kualitas produk melalui standardisasi, desain, dan branding. Produk UMKM harus mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kedua, memperluas akses pembiayaan yang disertai pendampingan usaha. Modal tanpa peningkatan kapasitas hanya akan menghasilkan pertumbuhan semu.

Ketiga, mendorong digitalisasi UMKM secara inklusif. Transformasi digital harus menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar. Keempat, mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok industri besar. Kemitraan akan meningkatkan skala usaha dan stabilitas pendapatan.

Kelima, menjaga stabilitas harga pangan dan energi. Dalam situasi global yang tidak pasti, peran negara menjadi sangat penting untuk melindungi daya beli masyarakat. Arah pembangunan yang menekankan penguatan ekonomi domestik, kemandirian pangan, energi, dan industrialisasi merupakan langkah tepat. Pendekatan itu tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya terletak pada angka pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat merasakan manfaatnya dalam bentuk pekerjaan yang layak, harga yang terjangkau, dan kehidupan yang lebih sejahtera. (*)