Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Tekanan kerja petugas imigrasi di wilayah perbatasan dinilai kian berat. Anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, mendorong pemerintah memberi perhatian lebih, mulai dari tunjangan hingga perbaikan sarana dan prasarana.
Menurut dia, pengawasan keimigrasian bukan sekadar administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan kedaulatan negara dan kepastian hukum. Karena itu, petugas di garis depan perlu dukungan yang memadai.
“Dukungan sarana-prasarana dan tunjangan bagi petugas di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas,” ujar Sibarani, Minggu.
Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi Kalimantan Barat. Ia melihat langsung bagaimana beratnya tantangan di lapangan.
Di satu sisi, arus lalu lintas orang terus meningkat. Namun di sisi lain, kapasitas pengawasan belum sepenuhnya mampu mengimbangi. Kondisi ini membuat beban kerja petugas semakin tinggi.
Apalagi, panjang garis perbatasan darat Kalimantan Barat dengan Malaysia mencapai lebih dari 1.000 kilometer. Medannya pun tidak mudah. Untuk menjangkau sejumlah titik, petugas harus menempuh perjalanan berjam-jam melewati jalan berbatu, lumpur, hutan, hingga jalur sungai.
“Risiko di lapangan sangat tinggi, sementara akses masih terbatas,” tegasnya.
Tak hanya itu, keterbatasan infrastruktur dasar juga menjadi persoalan. Di sejumlah titik perbatasan, listrik, air bersih, hingga jaringan komunikasi masih minim. Kondisi tersebut berdampak langsung pada efektivitas pengawasan.
“Beban pengawasan di lapangan tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia,” lanjutnya.
Karena itu, ia menekankan perlunya penguatan dukungan bagi petugas imigrasi. Tidak hanya sarana dan prasarana, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tunjangan kinerja, hingga perlindungan terhadap risiko kerja.
“Petugas di perbatasan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Dukungan negara harus sebanding dengan risiko yang mereka hadapi,” ujarnya. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO