Buka konten ini
BATAM (BP) – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan Kota Batam ke depan.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dapat menyelaraskan berbagai program prioritas agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Musrenbang tidak sekadar menjadi tahapan formal dalam proses perencanaan pembangunan, melainkan ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Musrenbang ini menjadi forum penting untuk memastikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Amsakar saat membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 di Hotel Grand Mercure Batam, Kamis (5/3/2026).
Ia berharap berbagai masukan, kritik, dan saran yang disampaikan dalam forum tersebut dapat memperkaya serta menyempurnakan rancangan akhir RKPD Kota Batam Tahun 2027.
Dengan demikian, dokumen perencanaan yang disusun tidak hanya baik secara konseptual, tetapi juga realistis dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Amsakar juga memaparkan sejumlah kondisi strategis Kota Batam. Secara geografis, Batam berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang menjadikannya kawasan strategis dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan.
Dengan luas wilayah sekitar 1.020,28 kilometer persegi yang terdiri atas 454 pulau serta jumlah penduduk sekitar 1,29 juta jiwa, Batam menghadapi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas wilayah, serta penyediaan layanan publik yang merata.
Ia menambahkan, dalam penyusunan RKPD 2027 Pemerintah Kota Batam berkomitmen menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Upaya tersebut juga dilakukan untuk memperkuat visi Batam sebagai kota madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya, sekaligus menjadi pusat investasi dan pariwisata.
Amsakar juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Batam dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Batam pada 2024 tercatat sebesar 6,69 persen dan meningkat menjadi 6,76 persen pada 2025. Angka tersebut menunjukkan tren pemulihan ekonomi yang semakin kuat.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga iklim investasi serta mendorong pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa.
Selain itu, angka kemiskinan di Kota Batam juga menunjukkan tren penurunan. Pada 2024 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 4,85 persen, kemudian turun menjadi 3,81 persen pada 2025 dengan jumlah penduduk miskin sekitar 68 ribu jiwa.
“Capaian ini menjadi indikasi bahwa berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil,” katanya.
Di bidang pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Batam juga meningkat dari 83,32 pada 2024 menjadi 83,80 pada 2025. Capaian tersebut menempatkan Batam pada peringkat pertama di Provinsi Kepulauan Riau.
Pada kesempatan itu, Amsakar juga memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan yang akan terus dilanjutkan hingga 2027. Program tersebut antara lain peningkatan pelayanan air bersih, penanganan banjir, pengobatan gratis bagi masyarakat ber-KTP Batam, serta pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru, bantuan bagi lanjut usia, peningkatan pelatihan tenaga kerja, serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan masyarakat di wilayah hinterland.
Di sektor transportasi, Pemerintah Kota Batam juga terus mengembangkan sistem transportasi publik melalui layanan Trans Batam guna meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat.
Melalui forum Musrenbang tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan Kota Batam.
“Marilah kita bersatu hati dan bersama-sama mewujudkan Batam yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.
Rapor Kinerja OPD 2025
Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Kota Batam merilis rapor kinerja perangkat daerah tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut menempatkan lima organisasi perangkat daerah (OPD) dengan capaian nilai kinerja tertinggi.
Berdasarkan data rapor kinerja tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam menempati posisi pertama dengan nilai 87,53. Capaian ini menunjukkan kinerja optimal dalam pengelolaan serta optimalisasi pendapatan daerah.
Posisi kedua diraih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan nilai 86,80. Bappeda dinilai berhasil menjalankan fungsi perencanaan pembangunan daerah secara efektif dan terukur.
Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berada di peringkat ketiga dengan nilai 85,98. Kinerja Disdukcapil dinilai konsisten dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Di posisi keempat terdapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dengan nilai 85,59. Perangkat daerah ini dinilai berhasil mendukung keterbukaan informasi publik serta penguatan sistem komunikasi pemerintahan.
Adapun posisi kelima ditempati oleh Sekretariat Daerah (Setdako) Kota Batam dengan nilai 84,79, yang berperan dalam koordinasi kebijakan serta administrasi pemerintahan daerah.
Penilaian rapor kinerja perangkat daerah ini menjadi bagian dari upaya evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, hasil rapor kinerja ini juga menjadi bahan perbaikan dan motivasi bagi seluruh perangkat daerah agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)
Reporter : ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK