Buka konten ini
BATAM KOTA (BP) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menaruh perhatian serius terhadap maraknya praktik penyelundupan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di wilayah Batam. Dalam kunjungannya ke Batam, Senin (14/4), Kapolri menegaskan bahwa aktivitas ilegal itu tidak hanya terjadi di pelabuhan tidak resmi, melainkan juga melalui pelabuhan resmi baik domestik maupun internasional.
“Saya menerima laporan bahwa penyelundupan TKI tidak hanya melalui pelabuhan tidak resmi, tetapi juga pelabuhan resmi, baik domestik maupun internasional. Semua pihak, kepolisian, bea cukai, dan otoritas pelabuhan, harus benar-benar melakukan pengawasan yang ketat,” tegasnya.
Untuk menekan angka penyelundupan, Jenderal Listyo mendorong pemerintah daerah agar menyediakan balai pelatihan kerja bagi calon pekerja migran. Dengan bekal keahlian yang memadai, para pekerja diharapkan dapat berangkat secara legal dan terhindar dari jeratan perdagangan orang.
“Batam adalah titik akhir sebelum menyeberang ke Singapura, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Maka, antisipasi dan solusi konkret sangat diperlukan,” ujarnya.
Selain isu TKI ilegal, Kapolri juga menyorot potensi meningkatnya penyelundupan narkoba seiring bertambahnya jumlah pelabuhan di Batam. Ia menekankan pentingnya pengawasan lintas sektor untuk mencegah peredaran barang terlarang, baik melalui jalur laut maupun darat.
“Jangan sampai pelabuhan-pelabuhan baru justru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menjalankan kegiatan ilegal yang merugikan bangsa. Kita harus waspada,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri menyatakan komitmen penuh Polri untuk mendukung seluruh program investasi yang sedang digalakkan di Batam demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menindaklanjuti maraknya kasus narkotika, Kapolri juga mengusulkan pembentukan “Kampung Bebas Narkoba” melalui pendekatan kolaboratif bersama kepala desa, Babinsa, dan aparat keamanan lokal. Program ini mencakup upaya pencegahan, rehabilitasi bagi pengguna, serta penegakan hukum yang terpadu.
“Bagi pengguna yang secara sadar melapor, akan kami tangani melalui langkah rehabilitasi. Namun bagi mereka yang terlibat dalam jaringan peredaran, tentu akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Kapolri juga menekankan pentingnya peran Polisi Air dan Udara (Polairud) dalam pengawasan perairan. Ia mendorong sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta perekrutan aktif dari pulau-pulau terluar untuk memperkuat pengawasan dan menjaga ketahanan wilayah perbatasan.
“Kita harus melakukan rekrutmen proaktif, membangun sinergi dengan pemerintah pusat, serta mengawasi seluruh jalur masuk internasional yang rawan penyimpangan. Modus kejahatan terus berkembang, dan kita tidak boleh lengah,” pungkasnya. (*)
Reporter : Yashinta
Editor : RATNA IRTATIK