Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai orientasi perekonomian yang diusung Presiden Prabowo Subianto sudah berada di jalur yang tepat. Namun, ia menekankan tantangan terbesar saat ini terletak pada aspek implementasi kebijakan.
“Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada di pelaksanaan,” ujar Cak Imin dalam diskusi publik bertajuk Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7).
Menurut dia, diskusi tersebut digelar sebagai upaya PKB memperkaya gagasan dan mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan ekonomi nasional. Forum itu menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Menteri Keuangan periode 1998 Fuad Bawazier, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, serta Direktur Keadilan Fiskal CELIOS Media Wahyudi Askar.
Cak Imin berharap hasil diskusi dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan ekonomi sekaligus memperluas pemahaman publik mengenai arah baru pembangunan ekonomi nasional.
“Saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya partainya mengembalikan paradigma pembangunan ekonomi nasional agar berpijak pada amanat konstitusi.
“Diskusi ini juga merupakan bagian dari Harlah Ke-28 PKB yang ingin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali pada cara pandang dan pola pikir yang sesuai dengan konstitusi,” ujar Faisol yang juga Ketua Panitia Harlah Ke-28 PKB.
Senada, Wakil Ketua Umum DPP PKB Rusdi Kirana menegaskan tema ekonomi konstitusi bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen nyata PKB dalam mengawal arah kebijakan ekonomi nasional.
Menurut Rusdi, pembangunan ekonomi harus menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan dan berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Saya berharap tema ini bukan hanya menjadi narasi politik atau slogan kampanye. Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rusdi.
Puncak peringatan Harlah Ke-28 PKB dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 23 Juli 2026. Dalam agenda tersebut, PKB juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir sekaligus memberikan sambutan. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : MUHAMMAD NUR