Buka konten ini
NATUNA (BP) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Natuna masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung penanganan bencana. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan mengingat wilayah Natuna memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi dan tersebar di banyak pulau.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Natuna, Khaidir, mengatakan berbagai jenis bencana kerap terjadi di wilayah tersebut, baik bencana alam maupun nonalam. Beberapa di antaranya adalah tanah longsor, banjir, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut dia, bencana tanah longsor pernah terjadi di Pulau Serasan dan Pulau Tiga Barat. Sementara karhutla terjadi di Batubi Jaya dan Cemaga, sedangkan banjir melanda wilayah Sebadai Hulu dan Ranai.
Ia menjelaskan, ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting untuk mendukung efektivitas penanggulangan bencana, mulai dari tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.
”Untuk fasilitas sarana dan prasarana kami masih sangat kurang dan membutuhkan bantuan dari pemerintah,” ujar Khaidir di Ranai, Senin (20/7).
BPBD Kabupaten Natuna sendiri mulai beroperasi secara resmi pada awal 2022. Lembaga tersebut bertugas melayani wilayah yang terdiri atas 17 kecamatan, 70 desa, dan tujuh kelurahan yang tersebar di berbagai pulau.
Selain keterbatasan fasilitas, BPBD Natuna juga masih membutuhkan penguatan sumber daya manusia. Saat ini jumlah personel yang dimiliki mencapai 71 orang, namun belum seluruhnya mendapatkan pelatihan kebencanaan secara menyeluruh.
”Jumlah personel ada 71 orang. Sebagian sudah diberikan pelatihan dasar. Kami juga belum memiliki petugas Pos BPBD di pulau-pulau dan sudah mengusulkan pembentukannya,” katanya.
Menurut Khaidir, keberadaan Pos BPBD di pulau-pulau dinilai penting untuk mempercepat respons saat terjadi bencana, mengingat kondisi geografis Natuna yang merupakan wilayah kepulauan dengan jarak antarpulau yang cukup berjauhan. (*)
Reporter : FAIDILLAH
Editor : GUSTIA BENNY