Buka konten ini
TANJUNGPINANG (BP) – Harapan penerapan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas secara menyeluruh di Kepulauan Riau (Kepri) masih belum terwujud. Meski usulan telah disampaikan, Pemerintah Provinsi Kepri hingga kini masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, usulan penerapan FTZ menyeluruh di Batam, Bintan, dan Karimun sudah diajukan kepada pemerintah pusat. Namun, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
”Sudah kita usulkan, tergantung pemerintah pusat,” kata Ansar, Minggu (12/7).
Ansar mengungkapkan, Pemprov Kepri juga telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas tindak lanjut rencana perluasan FTZ tersebut.
Dalam pertemuan itu, kata dia, pemerintah daerah memaparkan berbagai aspek, termasuk potensi berkurangnya penerimaan negara apabila FTZ diperluas. Meski demikian, manfaat jangka panjang terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dinilai jauh lebih besar.
”Kita sudah ketemu dengan Menteri Perekonomian. Yang jelas kita akan terus mengusulkan,” tegasnya.
Menurut Ansar, penerapan FTZ secara menyeluruh diperlukan agar tidak lagi terjadi perbedaan perlakuan antara kawasan FTZ dan non-FTZ yang selama ini dinilai menghambat mobilitas barang maupun kegiatan produksi.
”Saat ini masih ada wilayah FTZ dan non-FTZ. Itu yang kita dorong agar bisa menyeluruh, termasuk untuk Bintan dan Karimun,” ujarnya.
Ia optimistis perluasan FTZ akan meningkatkan daya tarik investasi di Kepri. Hal itu, menurutnya, tercermin dari berbagai masukan investor saat kegiatan promosi kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) di Singapura yang dihadiri bersama BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun.
”Mereka juga mempertanyakan agar FTZ di Bintan dan Karimun bisa menyeluruh. Saya sampaikan bahwa prosesnya sedang kita perjuangkan di pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)
Laporan: MOHAMAD ISMAIL
Editor : GUSTIA BENNY