Buka konten ini
Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, dan Direktur Riset GREAT Institute.
RUPIAH tidak meminta simpati, melainkan hanya meminta kebijakan yang konsisten. Ketika Bank Indonesia kembali menaikkan BI Rate hingga 5,75 persen pada 18 Juni 2026, sebagian pelaku pasar terkejut dan segera menghitung dampaknya terhadap kredit, saham, obligasi, serta cicilan. Itu wajar, karena suku bunga yang naik memang tidak pernah terasa ringan. Namun, dalam keadaan rupiah tertekan oleh dolar kuat, gejolak energi, dan keluarnya modal portofolio, pertanyaan yang lebih jujur bukan lagi apakah kenaikan bunga menyakitkan.
Pertanyaannya: berapa biaya yang harus ditanggung negara jika bank sentral terlambat bertindak?
Kita perlu membaca langkah-langkah BI secara proporsional. Kenaikan suku bunga bukan merupakan tanda bahwa pemerintah dan bank sentral kehilangan kendali. Justru sebaliknya, itu sinyal bahwa otoritas tidak membiarkan pasar berjalan sendiri.
Dalam ekonomi terbuka seperti Indonesia, kurs rupiah bergerak bukan hanya oleh ekspor-impor, tetapi juga oleh persepsi investor, imbal hasil global, harga minyak, geopolitik, serta keyakinan terhadap disiplin fiskal. Ketika semua faktor itu bergerak bersamaan, kebijakan moneter harus lebih sigap daripada biasanya.
Tentu, suku bunga bukan obat untuk semua penyakit. BI Rate tidak bisa langsung menambah ekspor, membangun pabrik, memperbaiki logistik, atau membuat devisa hasil ekspor lebih lama tinggal di dalam negeri. Namun, BI Rate dapat membeli waktu yang berharga: waktu untuk menenangkan ekspektasi, menahan tekanan inflasi impor, dan mencegah pelemahan rupiah menjadi kepanikan. Dalam krisis kepercayaan, waktu sering kali lebih mahal daripada bunga.
Ada alasan kuat mengapa BI mengambil posisi pro-stabilitas. Rupiah yang melemah tajam tidak berhenti di meja transaksi valuta asing. Ia memasukkan harga bahan baku impor, obat-obatan, energi, mesin, pupuk, makanan, biaya logistik, hingga biaya pendidikan di luar negeri.
Bagi rumah tangga, kurs lemah muncul sebagai kenaikan harga kecil yang berulang. Bagi dunia usaha, ia hadir sebagai margin yang menipis dan kebutuhan lindung nilai yang semakin mahal. Menjaga rupiah, pada akhirnya, bukan hanya menjaga investor; ia juga menjaga daya beli masyarakat.
Namun, dukungan terhadap langkah BI tidak boleh berubah menjadi pemujaan terhadap bunga tinggi. Di sinilah nuansanya penting. Kenaikan BI Rate memang diperlukan ketika rupiah bergerak terlalu liar, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya strategi.
Bunga yang terlalu tinggi dapat menekan kredit, memperlambat investasi, menurunkan valuasi saham, dan meningkatkan biaya utang pemerintah. UMKM yang membutuhkan modal kerja, keluarga yang ingin mengambil KPR, dan perusahaan yang merencanakan ekspansi akan ikut merasakan dampaknya. Stabilitas penting, tetapi stabilitas yang membunuh denyut ekonomi juga bukan tujuan.
Karena itu, kebijakan BI harus dibaca sebagai bagian dari bauran, bukan sebagai aksi tunggal. Intervensi valas yang terukur, penguatan SRBI, DNDF, dan insentif lindung nilai bagi investor asing perlu berjalan bersama-sama. Yang tidak kalah penting adalah komunikasi.
Pasar tidak menuntut BI menjanjikan rupiah pada angka tertentu. Janji seperti itu justru berbahaya karena mengundang spekulan untuk menguji batasnya. Yang dibutuhkan pasar adalah kepastian bahwa BI akan melawan volatilitas berlebihan, menjaga inflasi tetap dalam sasaran, dan tidak terlambat membaca risiko.
Pemerintah memegang kunci yang sama pentingnya. Bila BI menarik rem, pemerintah harus memastikan jalan fiskal tidak berlubang. Untuk setiap program besar, seperti MBG dan KDMP, pemerintah harus menjelaskan sumber pembiayaan, tata kelolanya, dampak produktivitasnya, serta risikonya terhadap APBN.
Pasar tidak anti-belanja negara, namun pasar khawatir bila belanja besar tidak menghasilkan kapasitas ekonomi baru. Belanja untuk pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, energi, dan industrialisasi akan memperkuat rupiah jika dikelola secara efektif. Namun, belanja yang sekadar memperpanjang konsumsi tanpa produktivitas akan dibaca sebagai beban bagi masa depan.
Pemerintah juga perlu memperkuat pasokan devisa dari sektor riil. Devisa hasil ekspor sumber daya alam perlu lebih lama untuk tetap tinggal di Indonesia. Namun, kebijakan ini harus dirancang dengan logika bisnis, bukan semata-mata logika kepatuhan.
Eksportir batu bara, sawit, nikel, migas, dan mineral akan lebih rela menyimpan valas di dalam negeri bila tersedia instrumen yang likuid, imbal hasil kompetitif, kepastian pajak, serta biaya lindung nilai yang masuk akal. Devisa tidak cukup diperintahkan pulang; ia harus merasa aman.
Dunia usaha pun tidak bisa hanya menonton. Perusahaan dengan utang dolar dan pendapatan dalam rupiah harus memperlakukan hedging sebagai disiplin, bukan sebagai biaya yang bisa ditunda.
Importir harus lebih cermat dalam mengatur kontrak dan persediaan. Eksportir jangan terlalu cepat bersorak ketika rupiah melemah, sebab banyak eksportir Indonesia masih bergantung pada bahan baku, mesin, teknologi, energi, dan pembiayaan berbasis dolar.
Kurs lemah baru menjadi berkah apabila struktur industri kukuh. Jika tidak, ia hanya menjadi pajak tersembunyi bagi masyarakat.
Ada pandangan bahwa BI seharusnya menahan suku bunga agar pertumbuhan tidak terganggu. Argumen ini patut didengar. Ekonomi Indonesia memang membutuhkan kredit, konsumsi, dan investasi yang tidak takut mengambil risiko.
Namun, membiarkan rupiah melemah tanpa respons juga bukan hal yang pro-pertumbuhan. Kurs yang tidak stabil justru membuat pelaku usaha menunda keputusan, investor meminta premi risiko yang lebih tinggi, dan rumah tangga menahan belanja.
Dalam kondisi seperti ini, stabilitas bukan lawan pertumbuhan. Stabilitas adalah prasyarat agar pertumbuhan tidak mudah rapuh.
Maka, kenaikan BI Rate sebaiknya dipahami sebagai pilihan yang sulit namun realistis. Ini jelas bukan kebijakan yang sempurna, tetapi dalam situasi tertentu ia menjadi kebijakan yang diperlukan.
Pemerintah dan BI tidak sedang memilih antara rakyat dan pasar, atau antara pertumbuhan dan stabilitas. Mereka sedang menjaga agar tekanan global tidak berubah menjadi luka domestik.
Tugas berikutnya adalah memastikan waktu yang dibeli oleh bunga tinggi tidak disia-siakan. Rupiah akan lebih tenang bila BI kredibel, pemerintah disiplin, devisa tersedia, dan dunia usaha mengelola risiko dengan dewasa.
Negara yang kuat bukan negara yang mata uangnya tak pernah melemah, melainkan negara yang tahu kapan harus menarik rem, kapan harus memperbaiki mesin, dan kapan harus kembali melaju. (*)