Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Partai Demokrat menilai masyarakat berhak mendapatkan kejelasan mengenai posisi politik setiap partai dalam sistem demokrasi, termasuk terkait sikap PDI Perjuangan di tengah peta politik nasional saat ini.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan keterbukaan sikap politik penting agar publik tidak mengalami kebingungan dalam menilai arah dan konsistensi partai politik.
Ia menanggapi sejumlah dinamika politik yang berkembang, termasuk perbincangan di kalangan partai politik mengenai posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Demokrat, publik perlu mengetahui dengan tegas apakah PDI Perjuangan memilih berada di dalam pemerintahan atau menjalankan fungsi sebagai kekuatan penyeimbang di luar kabinet.
“Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” kata Herzaky kepada wartawan, Minggu (21/6).
Ia menegaskan, dalam praktik demokrasi, tidak ada yang salah dengan pilihan politik apa pun, baik sebagai bagian dari pemerintah maupun sebagai oposisi atau penyeimbang. Namun, pilihan tersebut harus disampaikan secara terbuka dan konsisten.
Menurutnya, pengalaman politik menunjukkan bahwa kejelasan posisi akan membantu publik memahami arah perjuangan partai sekaligus menilai konsistensi antara ucapan dan tindakan politik.
Sebagai perbandingan, Demokrat mengingatkan bahwa partainya pernah berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade dan menjalankan fungsi kontrol secara terbuka terhadap kebijakan pemerintah.
“Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif. Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik tahu di mana Demokrat berdiri,” ujarnya.
Demokrat juga merespons pernyataan politik dari internal PDI Perjuangan, termasuk sikap yang menyebut PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan sesuai keputusan kongres partai.
Meski demikian, Demokrat menilai pernyataan tersebut perlu diwujudkan secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat.
“Jika PDIP memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, itu pilihan yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya jika memilih mendukung pemerintah juga sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi,” kata Herzaky.
Ia menambahkan, demokrasi yang sehat membutuhkan pembagian peran yang tegas antara partai yang berada di dalam pemerintahan dan partai yang memilih berada di luar pemerintahan.
“Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan posisi itu,” ujarnya.
Demokrat berharap PDI Perjuangan dapat memperjelas sekaligus menjaga konsistensi sikap politiknya agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu,” pungkasnya. (*)
Laporan : JP Group
Editor : MUHAMMAD NUR