Buka konten ini
PEMERINTAH Kota (Pemko) Batam mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,6 miliar dalam APBD tahun 2025 untuk pengadaan empat unit mobil dinas bagi pimpinan DPRD Batam.
Mobil dinas yang direncanakan adalah Hyundai Palisade, salah satu jenis SUV premium dengan harga yang cukup fantastis. Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaludin, mengonfirmasi hal ini dalam keterangannya pada Rabu (16/4) kemarin.
“Jenis mobilnya Palisade (Hyundai). Kebetulan mobil keluaran terbaru ini sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) pimpinan DPRD,” katanya.
Ia menjelaskan, selama ini pimpinan DPRD Batam belum pernah difasilitasi kendaraan dinas secara pribadi. Mobil Toyota Fortuner yang digunakan selama ini hanya bersifat operasional.
”Selama lima tahun terakhir kami di DPRD Kota Batam, tidak ada mobil dinas perorangan. Yang ada hanya mobil operasional berupa Fortuner,” kata Kamal.
Menurutnya, pengusulan mobil dinas ini sudah diajukan sejak dua tahun lalu. Namun, baru terealisasi tahun ini setelah melalui proses penganggaran di tahun sebelumnya.
“Pengusulan dari dua tahun lalu, tapi penganggaran dilakukan tahun lalu, sebelum ada efisiensi. Karena kan pimpinan DPRD merupakan unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah),” jelasnya.
Menariknya, meski Batam tengah menjalankan program efisiensi anggaran, pengadaan mobil dinas ini tetap berjalan. Kamal menegaskan, efisiensi tidak menyentuh belanja kendaraan dinas.
”Proses efisiensi tidak terkait mobil dinas. Yang terkena efisiensi itu acara seremonial, konsumsi, hingga perjalanan dinas,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa DPRD Batam adalah satu-satunya unsur Forkopimda di kota ini yang selama ini tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas, melainkan hanya mobil operasional.
“Ketua DPRD sebelumnya, Pak Nuryanto, hampir 10 tahun menjabat dua periode juga tidak pakai mobil dinas, hanya mobil operasional,” ujar Kamal.
Jika pengadaan ini terealisasi, maka mobil Toyota Fortuner yang saat ini digunakan akan dikembalikan ke Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Batam. “Mobil yang saat ini akan dikembalikan ke Sekretariat Daerah,” tambah Kamal.
Dari laman resmi Hyundai Batam, harga Hyundai Palisade per April 2025 berkisar antara Rp693 juta hingga Rp943 juta, tergantung tipe dan spesifikasinya. Tipe termurah adalah Palisade Prime 2.2 AT seharga Rp693 juta, sedangkan tipe tertinggi, Signature 2.2 4WD, mencapai Rp943,5 juta.
Dengan anggaran Rp3,6 miliar untuk empat unit mobil, maka setiap mobil memiliki kisaran harga sekitar Rp900 juta. Ini menempatkan pengadaan tersebut pada kelas atas kendaraan dinas pemerintahan.
Pengadaan ini tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Kota Batam dengan kode RUP 55506463 dan paket “Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang”. Proyek ini berada di bawah tanggung jawab Sekretariat DPRD Batam dan akan dilakukan melalui metode e-Purchasing.
Menanggapi rencana pembelian mobil baru pimpinan DPRD Batam tersebut, sejumlah warga punya pandangan beragam.
Siti, seorang ibu rumah tangga, mengatakan bahwa penggantian mobil dinas pejabat daerah mestinya memperhatikan aspek sosial dan ekonomi.
”Saat harga barang-barang pangan cukup mahal saat ini, apa enggak sebaiknya beli kendaraan dinas itu dialihkan saja untuk upaya menekan harga saja, misalnya perbanyak operasi pasar,” katanya, kemarin.
Sementara itu, Ari, pekerja swasta di Batuampar, mengatakan penggantian mobil dinas harus dilihat urgensinya.
”Kalau mobil Fortuner yang sebelumnya masih bagus, kenapa dipaksa harus ganti? Kecuali yang mobil lama sudah rusak, kalau mau ganti warga bisa maklum,” katanya. (***)
Reporter : Arjuna
Editor : RATNA IRTATIK