Buka konten ini
TEHERAN (BP) – Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Hosseini Khamenei, melontarkan pernyataan keras terhadap Amerika Serikat (AS) di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah.
Dalam pesan resmi yang disiarkan televisi pemerintah, Jumat (1/5), Khamenei menegaskan Iran akan tetap mempertahankan kemampuan nuklir dan rudalnya, dua isu yang selama ini menjadi tekanan utama Washington. Dengan nada menantang, ia bahkan menyebut kehadiran AS di Teluk Persia tidak diinginkan.
“Orang asing yang datang dari ribuan kilometer dengan keserakahan dan niat jahat tidak punya tempat di sana, kecuali di dasar perairannya,” tegasnya.
Pernyataan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Teluk Persia, sekaligus menandai dua bulan sejak konflik besar dengan AS yang melibatkan pengerahan militer dalam skala besar.
Khamenei juga mengklaim upaya AS mengganggu stabilitas Iran telah berujung pada kegagalan. “Babak baru sedang terbuka untuk Teluk Persia dan Selat Hormuz,” ujarnya.
Iran menegaskan akan mempertahankan kontrol atas Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Teheran bahkan disebut mulai menerapkan aturan baru dalam pengelolaan jalur tersebut, yang diklaim membawa “kenyamanan dan kemajuan”.
Namun, sejumlah negara, termasuk Uni Emirat Arab, menilai langkah tersebut sebagai pembatasan sepihak terhadap jalur internasional.
Ketegangan ini langsung berdampak pada pasar energi global. Mengutip France24, harga minyak mentah Brent melonjak hingga USD 126 per barel, dipicu kekhawatiran terganggunya pasokan dari kawasan tersebut.
Di sisi lain, kebijakan Presiden AS Donald Trump turut memperkeruh situasi.
Pemerintahannya mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran serta menggandeng sekutu untuk menekan Teheran membuka kembali jalur pelayaran energi.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya melemahkan ekonomi Iran sekaligus mendorong negosiasi ulang terkait program nuklir.
Meski demikian, Khamenei menegaskan program nuklir dan rudal balistik merupakan bagian dari aset nasional yang tidak akan dinegosiasikan.
“Sembilan puluh juta rakyat Iran menganggap seluruh kapasitas, dari nanoteknologi hingga nuklir dan rudal, sebagai aset nasional yang akan dilindungi,” tegasnya.
Iran sendiri bersikukuh bahwa program nuklirnya bersifat damai, meski pengayaan uranium telah mendekati tingkat senjata.
Di tengah ketegangan tersebut, Pakistan disebut masih memfasilitasi komunikasi tidak langsung antara Iran dan AS.
Kongres Belum Restui Operasi Militer Iran
Ketegangan politik di Washington juga memuncak. Presiden AS Donald Trump menghadapi tenggat penting untuk memperoleh persetujuan Kongres atas operasi militer terhadap Iran.
Batas waktu 60 hari tersebut dihitung sejak laporan serangan militer disampaikan ke Kongres pada awal Maret.
Berdasarkan War Powers Act, presiden wajib menghentikan atau mengurangi operasi militer jika tidak mendapat otorisasi dalam periode tersebut.
Namun hingga tenggat mendekat, persetujuan belum juga diperoleh, membuka potensi benturan antara Gedung Putih dan Kongres.
Kalangan Demokrat menilai Trump berada di ambang pelanggaran hukum.
Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer, menegaskan tidak ada lagi ruang tafsir setelah batas waktu terlampaui.
“Setelah melewati 60 hari, tidak ada keraguan bahwa itu pelanggaran,” ujarnya.
Pemerintah membantah tudingan tersebut dengan alasan adanya gencatan senjata yang disebut menghentikan sementara perhitungan waktu.
Meski mayoritas Partai Republik masih mendukung Trump, tanda-tanda kegelisahan mulai muncul.
Sejumlah senator menegaskan pentingnya dasar konstitusional sebelum melanjutkan operasi militer.
Dengan puluhan ribu tentara AS masih ditempatkan di Timur Tengah serta biaya yang terus membengkak, perdebatan ini menjadi ujian besar bagi keseimbangan kekuasaan antara presiden dan Kongres.
Di tengah tekanan politik yang meningkat, peluang penghentian operasi militer masih terbatas.
Namun, sejumlah pihak menilai momentum untuk mengakhiri konflik mulai terbuka, seiring tingginya biaya dan korban yang terus bertambah. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK