Buka konten ini
BANDUNG (BP) – Badan Bank Tanah menyebutkan aset pertanahan seluas 33.115,6 hektare, yang dimilikinya saat ini, bisa digunakan untuk program tiga juta rumah dan swasembada pangan.
Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan lahan paling besar milik Bank Tanah yang bisa digunakan untuk swasembada pangan berada di Lembah Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Te-ngah, dan wilayah Kalimantan. ”Yang bisa paling besar tentunya ada di Poso, kedua Kalimantan yang akan digunakan untuk ketahanan pangan atau swasembada pangan. Kita sekarang ini sudah dapat di Bangka Belitung, bekas lahan tambang Timah, nanti dicari tanaman apa yang paling cocok,” ujar Parman di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/1).
Di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, terdapat lahan sebesar 1.873 hektare yang bisa digunakan untuk ketahanan pangan. Menurutnya, nanti masyarakat daerah tersebut akan diberikan edukasi dan kompetensi teknis terkait dengan pertanian.
Lahan-lahan tersebut dapat ditanami singkong, pisang cavendis dan tanaman pangan lainnya. Para mitra Bank Tanah juga akan diajak untuk menjadi off taker atau pembeli dari hasil pertanian warga.
Dari sisi perumahan, kata Parman, Bank Tanah masih memiliki lahan yang tersebar di beberapa titik Indonesia seperti di Tanjung Balai Asahan, Tapanuli, Sumatera Utara, Purwakarta, Jawa Barat serta Penajam Passer Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, Bank Tanah selalu siap jika diminta untuk memfasilitasi penyediaan tanah.
Namun demikian, Parman menyebut pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu melihat jumlah penduduk yang berminat untuk tinggal di daerah tersebut.
”Di lahan PPU waktu tahun 2022 itu saya ke sana, penduduk yang tinggal itu nggak ada, tapi begitu dibangun bandara, langsung yang klaim banyak. PPU sudah menjadi lahan yang menarik dan cantik untuk investasi,” kata Parman.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Hakiki Sudrajat mengatakan beberapa titik reforma agraria yang ada dinilai tepat untuk dimanfaatkan guna mendukung dua program prioritas pemerintah.
”Kalau melihat titik-titik reforma yang ada, sebetulnya bisa menunjang perumahan dan swasembada,” ucap Hakiki.
Hakiki menjelaskan, di daerah Poso terdapat 1.500 hektare lahan yang dapat digunakan untuk reforma agraria. Beberapa yang sudah direncanakan adalah untuk penanaman pangan seperti padi, jagung dan umbi-umbian.
Ia mengatakan Bank Tanah juga telah menyiapkan lahan di dua lokasi yakni Poso dan PPU, yang akan digunakan untuk kawasan industri.
Menurutnya, industri tersebut bukan yang berskala besar, namun dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). ”Memang bukan industri besar, tapi memang industri-industri kecil, seperti susu berikut dengan industri final produknya. Jadi, proses pasteurisasi, sampai kotakan, mudah-mudahan rencana-nya bulan Maret ini finalisasi dengan skema yang bisa digunakan,” ujar Hakiki. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : gustia benny