Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pengembangan industri baterai nasional dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan meski Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.
Di tengah percepatan transisi energi dan pertumbuhan kendaraan listrik, arah kebijakan hilirisasi dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika teknologi serta kebutuhan pasar global. “Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok baterai global melalui cadangan nikel yang mencapai lebih dari 40 persen cadangan dunia. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan tujuan pengembangan industri baterai berbasis nikel,” ujar Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Filda C. Yusgiantoro Hal itu dia sampaikan dalam PYC Talks Vol. 3 bertema Diseminasi Studi: Analisis Pengolahan dan Manufaktur Baterai di Indonesia di Jakarta Selatan, Selasa (21/7).
Filda mengatakan proses penambangan hingga manufaktur baterai juga perlu dikelola secara bertanggung jawab agar mampu mendukung stabilitas sistem energi, dekarbonisasi industri, dan pengembangan kendaraan listrik secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Subkoordinator Perencanaan Produksi Mineral, dan Batubara Kementeria. ESDM Juanda Volo Sinaga menyampaikan pemerintah terus mendorong hilirisasi mineral dan pengembangan industri kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan dan insentif.
”Langkah tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem baterai dan kendaraan listrik nasional dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia,” urainya.
Pada sesi pemaparan hasil studi, PYC bersama Climateworks Centre (CWC) mengulas posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai global dari sisi dinamika pasar, koherensi kebijakan, dan aspek keberlanjutan.
Research Coordinator PYC, Massita Ayu Cindy Putriastuti, bersama Analyst CWC, Dinda Ayu Maharani, mengungkapkan bahwa mayoritas kendaraan listrik yang beredar di Indonesia saat ini menggunakan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP), teknologi yang tidak memerlukan nikel sebagai bahan baku utama.
”Kondisi tersebut membuat manfaat hilirisasi nikel terhadap industri baterai domestik masih terbatas,” terang dia.
Selain itu, kapasitas produksi baterai Indonesia juga dinilai masih relatif kecil dibandingkan kapasitas produksi global. Melalui kajian tersebut, PYC dan CWC mengidentifikasi berbagai kesenjangan sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing industri baterai dalam negeri.
Diskusi turut menghadirkan Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Ahmad Faisal Suralaga, Executive Director Kadin Indonesia Institute (KII) Mulya Amri, serta Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Aditya Farhan Arif.
Ketiganya menyampaikan berbagai masukan terkait implementasi kebijakan manufaktur baterai agar selaras dengan kebutuhan industri dan perkembangan pasar global.
PYC menyatakan hasil diskusi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan akan menjadi bagian dari penyempurnaan studi mengenai pengembangan industri baterai nasional yang terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan industri global. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI