Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pemerintah Jepang menyatakan siap mengambil langkah yang diperlukan setelah nilai tukar yen kembali melemah ke level terendah dalam 39 tahun terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pernyataan tersebut memicu perhatian pelaku pasar yang menunggu kemungkinan intervensi pemerintah untuk menopang mata uang Jepang.
Seperti dilansir Kyodo, Rabu (22/7), yen sempat diperdagangkan di kisaran 163 yen per dolar AS. Level tersebut menjadi titik terlemah yen dalam hampir empat dekade.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara mengatakan pemerintah akan bertindak apabila kondisi mengharuskannya. Namun, ia tidak memberikan penjelasan mengenai langkah konkret yang mungkin diambil.
”Kami akan merespons dengan tepat kapan pun diperlukan,” kata Kihara dalam konferensi pers rutin.
Kihara juga menolak mengomentari secara spesifik pergerakan pasar valuta asing. Ia menegaskan bahwa sikap pemerintah terhadap fluktuasi nilai tukar tidak berubah sama sekali.
Pernyataan tersebut muncul ketika pelaku pasar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan intervensi pemerintah Jepang melalui pembelian yen. Langkah seperti itu sebelumnya pernah dilakukan untuk memperlambat pelemahan mata uang domestik.
Pada perdagangan Rabu pagi di Tokyo, dolar AS bergerak di kisaran bawah 163 yen setelah semalam menembus level tersebut di pasar New York. Menurut laporan Kyodo, penguatan dolar AS dipicu meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Kondisi geopolitik itu mendorong investor memburu dolar sebagai aset yang dinilai lebih aman (safe haven).
Pelemahan yen dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian pemerintah Jepang karena dapat meningkatkan biaya impor, termasuk energi dan bahan pangan. Di sisi lain, nilai tukar yen yang lebih lemah juga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan Jepang yang berorientasi ekspor.
Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan adanya intervensi di pasar valuta asing. Otoritas Jepang hanya menegaskan akan terus memantau perkembangan pasar dan siap mengambil tindakan apabila dianggap diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar yen. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI