Buka konten ini
BATAM (BP) – Ketua Panitia Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kepri, Jumaga Nadeak, mengaku telah membayar lunas tiket seluruh peserta perwakilan Kepri yang akan mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV di Manokwari, Papua, 18–28 Juni 2026 lalu.
Ada 64 anggota kontingen yang akan berangkat termasuk panitia. Begitu anggaran turun dari Pemerintah Provinsi Kepri, Mei lalu, Jumaga langsung melakukan transfer sebesar Rp1.016.300.000 kepada biro perjalanan yang ditunjuk.
“Soal kami dituduh yang tidak-tidak terkait batalnya keberangkatan peserta Kategori Paduan Suara Wanita (PSW), perlu kami tegaskan kami sudah membayar lunas tiket pulang pergi melalui PT Rizki Evanti Bersahaja, biro perjalanan yang ditunjuk untuk mengurus tiket pesawat PP para kontingen,” ujar Jumaga dalam jumpa pers di Batam Center, Senin (29/6).
Jumaga mengatakan bukti transfer dan kuitansi pelunasan pembayaran mereka pegang. “Jadi bukan karena LPPD tidak membayar. Ini kelalaian pihak travel yang mengaku sudah membeli tiketnya, nyatanya ujungnya seperti ini,” kata Jumaga.
Menurut Jumaga, persiapan keberangkatan telah panitia lakukan sejak Januari 2026 dengan memesan tiket lebih awal untuk mengantisipasi lonjakan harga penerbangan Batam-Manokwari-Batam.
Ketika pelunasan dilakukan, biro perjalanan PT Rizki Evanti Bersahaja menyerahkan dokumen perjalanan yang panitia yakini sebagai tiket resmi sehingga panitia menganggap seluruh proses tiket telah aman dan selesai.
“Saya anggap tiket itu sudah selesai karena sudah dikirim kode booking. Apalagi saya kemudian di-video call sama yang bersangkutan dari kantor ticketing Lion di bandara, ’Opung, ini tiket sudah di tangan saya.’ Saya langsung bilang ’bungkus’. Nyatanya?” ungkap Jumaga yang merasa dibohongi.
Apalagi, saat pemberangkatan peserta, panitia menyerahkan secara simbolis tiket “bodong” tersebut kepada peserta. Apakah panitia tidak memeriksa keabsahan issued tiket tersebut?
“Nah di situlah mungkin kelemahan saya. Karena ketika di bandara, saya di-video call menyatakan tiket sudah dibeli. Saya tahunya kami sudah transfer lunas, kode booking sudah ada,” ujar Jumaga.
Bersama tim, ia pun akan mengambil langkah hukum. “Secara Kristen, saya memaafkan sesuai ajaran bila pipi kananmu ditampar beri pipi kirimu. Tapi kami minta pihak travel mengembalikan dana yang kami serahkan tersebut. Secepatnya,” ujar Jumaga.
Dia pun mengungkapkan akan mempertanggungjawabkan kejadian ini, khususnya dalam hal pengembalian dana hibah dari Pesparawi ini kembali ke Pemerintah Daerah.
“Pada 24 Desember 2026 nanti ada pemeriksaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh BPK. Saya akan mempertanggungjawabkannya. Kalau nantinya ada kekurangan biaya, saya akan menggantinya dari dana saya sendiri. Tak perlu dikhawatirkan kalau soal anggaran ini. Saya tanggung jawab. Namun yang paling kesalnya saya saat ini, tak bisa saya menjalankan program kerja dengan baik,” ungkapnya.
Ia pun meminta maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan akibat polemik ini. “Saya minta maaf kepada semua, minta maaf kepada kepala daerah, dan minta maaf kepada semua umat Kristen di Provinsi Kepri,” pintanya.
Sementara itu, Direktur PT Rizki Evanti Bersahaja Tour and Travel, Vivi Evanti Hasibuan, mengaku terlunta-luntanya 27 kontingen PSW Kepri di bandara murni kesalahan pihaknya.
“Persoalan ini murni terjadi di internal perusahaan kami dan sama sekali tidak diketahui LPPD Kepri. Yang bersalah, yang teledor kami,” ungkapnya.
Vivi mengungkapkan, ia pertama kali mengetahui adanya proyek pengadaan tiket Pesparawi dari Hendra, oknum staf di Sekretariat DPRD Provinsi Kepri.
“Saat itu saya bahkan belum tahu apa itu Pesparawi,” ungkapnya.
Namun, karena merasa telah mengenal dekat Ketua Panitia Pesparawi yang dalam hal ini Anggota DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, Vivi kemudian menghubungi Jumaga untuk meminta kesempatan menangani pengadaan tiket seluruh kontingen.
“Saya bilang, ‘Opung, kasihlah pekerjaan ini ke saya. Jangan terlalu lama karena tiket semakin mahal.’ Beliau langsung memberikan pekerjaan ini ke saya dan memberitahukan pembayaran akan dilakukan Mei dan sebelum keberangkatan semuanya sudah dilunasi,” ujarnya.
Pada 7 Mei 2026, panitia mentransfer sekitar Rp1,016 miliar kepada PT Rizki Evanti Bersahaja Tour and Travel untuk pembelian tiket PP 64 orang. Setelah dana diterima, kata Vivi, pihaknya langsung melakukan pemesanan tiket.
“Begitu pembayaran masuk, kami langsung booking tiket keberangkatan seluruh kontingen,” katanya.
Persoalan mulai berubah setelah Vivi memberitahukan kepada oknum yang mengenalkannya dengan proyek tersebut bahwa dana dari panitia telah cair.
“Karena saya dapat pekerjaan itu dari dia, saya merasa tidak mungkin tidak memberi tahu kalau dananya sudah masuk,” ujarnya.
Menurut Vivi, oknum tersebut kemudian meminta agar seluruh pengurusan tiket diserahkan kepadanya.
“Dia bilang, ‘Kak, percaya sama saya. Biar saya yang mengendalikan tiket-tiket ini,’” kata Vivi mengutip ucapan oknum tersebut.
Permintaan itu akhirnya disetujui. Pada 11 Mei 2026, Vivi membuat perjanjian tertulis dengan oknum tersebut tanpa sepengetahuan LPPD Kepri. Dalam perjanjian itu, ia menyerahkan uang muka sebesar Rp700 juta untuk pengurusan seluruh tiket keberangkatan menuju Manokwari.
“Saya punya surat perjanjiannya. Saya pihak pertama, dia pihak kedua. Saya menyerahkan Rp700 juta sebagai DP. Semua ada tanda tangannya,” ujarnya sambil menunjukkan bukti-bukti.
Vivi mengatakan, oknum tersebut juga menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan dan menyatakan sanggup menyediakan seluruh tiket. “Terkait kerja sama ke oknum, itu murni keputusan saya. LPPD tidak tahu sama sekali,” ujarnya.
Bantah Travel Tidak Pesan Tiket
Selain itu, Vivi juga membantah anggapan para peserta yang tak jadi berangkat bahwa travel tidak pernah melakukan pemesanan tiket. Menurutnya, seluruh tiket sudah di-booking sejak awal.
“Saya sudah booking semuanya. Tolong jangan dibelokkan. Yang dipermasalahkan sekarang adalah proses penerbitan atau issued tiket,” katanya.
Ia menjelaskan, sebagian tiket berhasil diterbitkan sehingga sejumlah kontingen dapat berangkat ke Manokwari. Masalah hanya terjadi pada tiket lanjutan rute Jakarta-Manokwari yang digunakan rombongan Paduan Suara Wanita.
“Yang bermasalah sekarang hanya PSW. Tiket lanjutan Jakarta-Manokwari itulah yang tidak didapatkan,” ujarnya.
Vivi mengaku sempat didatangi sekitar 20 peserta dan ofisial di sebuah hotel di Tanjungpinang untuk meminta penjelasannya pada 23 Juni 2026 lalu. “Di situ saya billing saya tetap akan bertanggung jawab. Saya juga sudah berupaya mencarikan penerbangan alternatif,” katanya.
Nyatanya, sampai pada jadwal hari-H tampil, peserta tertahan di Bandara Cengkareng, Jakarta. Vivi mengaku tidak menyangka orang yang telah dikenalnya selama sekitar 15 tahun justru menjadi penyebab persoalan tersebut.
“Selama 15 tahun kami bekerja sama dengan baik. Saya percaya karena dia bekerja di lingkungan pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Humas Panitia Keberangkatan Pesparawi Kepri, Mider Humisar Sinaga, mengungkapkan karena masalah ini, baik peserta yang gagal berangkat maupun panitia menjadi korban.
“Seluruh biaya tiket PP peserta dan ofisial telah dibayarkan kepada PT Rizki Evanti Bersahaja Tour and Travel sejak 7 Mei 2026 melalui Bank BRI. Kami sudah penuhi kewajiban pelunasan nyatanya seperti ini. Kami merasa ditipu dan dibodohi,” ungkapnya.
Apalagi, menurutnya, pihak travel berkali-kali memastikan seluruh tiket dalam kondisi aman sehingga panitia tidak memiliki alasan untuk meragukannya. Namun ketika rombongan ofisial tiba di Jakarta pada 18 Juni 2026, mereka baru mengetahui tiket lanjutan menuju Manokwari tidak tersedia.
Akibatnya, 27 peserta kategori Paduan Suara Wanita gagal mengikuti Pesparawi Nasional 2026. Sementara kontingen Paduan Suara Pria yang berjumlah 21 orang tetap dapat melanjutkan perjalanan dan mengikuti perlombaan.
Mider memastikan membawa persoalan ini ke ranah hukum setelah seluruh kontingen Kepri kembali dari Manokwari.
Sekwan Kepri Tunggu Proses Hukum
Di tempat terpisah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menyatakan akan menunggu proses hukum terkait dugaan keterlibatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Kepri.
Kepala Bagian Umum dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kepri, Isnaini Bayu Wibowo, mengatakan institusinya belum dapat mengambil langkah administratif sebelum terdapat laporan resmi maupun proses hukum yang berjalan. Namun, apabila perkara tersebut berlanjut ke ranah hukum, Sekretariat DPRD Kepri memastikan akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan kepegawaian. (***)
Reporter : Chahaya Simanjuntak – Azis Maulana
Editor : Ratna Irtatik