Buka konten ini
NEW YORK (BP) – Indonesia resmi memulai masa tugas sebagai anggota Dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Board of Auditors/UNBoA) periode 2026–2032 melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keanggotaan ini menjadi pengakuan atas kapasitas Indonesia dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola organisasi dunia tersebut.
Prosesi serah terima keanggotaan UNBoA berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada 22 Juli 2026. Ketua BPK Isma Yatun menerima mandat didampingi Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.
Arrmanatha mengatakan Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di forum internasional.
”Kementerian Luar Negeri akan senantiasa meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarlembaga untuk memperkuat dan memperluas kepemimpinan serta pengaruh Indonesia di berbagai forum internasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7).
Ia menjelaskan, diplomasi untuk memperoleh kursi di Dewan Auditor PBB telah dilakukan sejak 2020. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Indonesia terpilih secara aklamasi pada Sidang Utama Komite V Majelis Umum PBB pada 7 November 2025.
Selama masa tugas enam tahun, BPK akan menggantikan China National Audit Office sebagai wakil kawasan Asia dan bekerja sama dengan lembaga pemeriksa negara Prancis serta Brasil.
UNBoA merupakan dewan yang beranggotakan tiga lembaga pemeriksa negara (Supreme Audit Institutions/SAI). Dewan ini bertugas mengaudit laporan keuangan dan kinerja berbagai entitas PBB serta memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas organisasi.
Ketua BPK Isma Yatun mengatakan keanggotaan Indonesia di UNBoA menjadi pengakuan atas kredibilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa yang berstandar internasional.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada anggota UNBoA atas dukungan selama proses transisi serta menegaskan pentingnya menjaga independensi, kesinambungan, dan kualitas audit agar memberikan nilai tambah bagi PBB dan seluruh negara anggotanya. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY