Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup dijaga hanya melalui kebebasan berbicara, tetapi juga harus disertai adab, tanggung jawab moral, serta semangat mencari kebenaran.
Ia menilai, tantangan utama demokrasi modern adalah terbukanya ruang kebebasan yang tidak selalu diiringi dengan meningkatnya kualitas percakapan publik.
“Demokrasi memberi manusia hak untuk berbicara, tetapi tidak pernah menjamin manusia akan menggunakan hak itu dengan baik,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Senin (22/6).
Menurutnya, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara demokrasi lain seperti Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa yang menghadapi polarisasi politik, populisme, serta krisis kepercayaan terhadap institusi publik.
Azis menilai ruang publik Indonesia saat ini menunjukkan dinamika yang perlu direnungkan bersama. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi, termasuk dari media, akademisi, aktivis, mahasiswa, hingga masyarakat sipil.
Namun, ia mengingatkan tidak semua ekspresi dapat disebut kritik yang membangun.
“Yang menjadi masalah adalah ketika kritik kehilangan niat memperbaiki dan hanya menyisakan keinginan menghancurkan,” ujarnya.
Ia membedakan antara kritik dan kebencian. Kritik, kata dia, berorientasi pada perbaikan, berbasis data, dan mencari solusi. Sementara kebencian cenderung menyerang, tidak berbasis argumentasi, dan merusak demokrasi dari dalam.
Azis juga menyoroti peran media sosial yang mempercepat penyebaran emosi dibandingkan informasi yang berimbang.
“Kemarahan lebih cepat menyebar daripada kebijaksanaan. Tuduhan lebih cepat berlari daripada klarifikasi,” katanya.
Dalam konteks Indonesia, ia menyebut pemerintah tengah menjalankan berbagai agenda besar seperti hilirisasi sumber daya alam, kemandirian pangan, penguatan industri pertahanan, transformasi birokrasi, hingga digitalisasi pemerintahan.
Menurutnya, kebijakan tersebut tetap sah untuk dikritik, namun tidak boleh bergeser menjadi fitnah atau pembunuhan karakter.
“Perbedaan pendapat adalah hak demokrasi, tetapi harus tetap dalam koridor etika,” ujarnya.
Azis juga mengajak masyarakat merujuk nilai moral dalam Surat Al-Hujurat yang menekankan pentingnya tabayyun, menghindari prasangka, serta menjaga perdamaian dalam konflik.
Ia menegaskan demokrasi bukan hanya soal kebebasan berbicara, tetapi juga kemampuan menggunakan kebebasan tanpa kehilangan akhlak.
“Demokrasi yang bertemu adab, ilmu, dan kebijaksanaan akan melahirkan bangsa yang dewasa dalam mengoreksi diri,” pungkasnya. (Antara)
Laporan : JP Group
Editor : MUHAMMAD NUR