Buka konten ini
KARIMUN (BP) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun secara resmi menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Balai Rong Seri Gedung DPRD Karimun, Senin (22/6).
Penyampaian laporan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Karimun Iskandarsyah dan Wakil Bupati Rocky Marciano Bawole.
Dari laporan yang disampaikan, kondisi keuangan daerah sepanjang 2025 tercatat cukup sehat dan stabil. Realisasi belanja operasi mencapai 92,58 persen, sementara belanja modal terealisasi sebesar 88,05 persen.
Kinerja fiskal yang positif itu turut ditandai dengan surplus laporan operasional sebesar Rp38,6 miliar. Selain itu, posisi keuangan daerah juga tergolong aman dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Kas Akhir Tahun (KAT) mencapai Rp70,6 miliar.
Tak hanya itu, nilai aset daerah juga mengalami peningkatan signifikan. Hingga akhir tahun anggaran 2025, total aset Pemerintah Kabupaten Karimun tercatat mencapai Rp2,34 triliun.
Mewakili Bupati Karimun dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Rocky Marciano menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD 2025 memiliki karakteristik tersendiri karena menjadi masa transisi pemerintahan.
Menurut dia, sebagian besar program yang dijalankan pada tahun anggaran tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang telah disahkan dan memiliki konsekuensi hukum untuk tetap dilaksanakan.
“Hal ini tentu menjadi catatan penting dan krusial bagi kepemimpinan kami. Kami berharap melalui rapat paripurna ini, pimpinan dan anggota DPRD dapat mengkaji persoalan tersebut secara mendalam,” ujar Rocky.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan berupaya memastikan setiap program yang disusun ke depan benar-benar selaras dengan visi pemerintahan saat ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Karimun.
Rocky juga menekankan komitmen Pemkab Karimun untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, dan responsif. Sinergi antara eksekutif dan legislatif. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY