PDIP Vs Parpol Pendukung Pemerintah Makin Panas

PDI Perjuangan merespons kritik sejumlah partai politik pendukung pemerintah yang mempertanyakan posisi politik PDIP sebagai partai di luar kabinet.

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menilai kritik tersebut tidak tepat dan mencerminkan kegelisahan politik dari sejumlah partai koalisi.

“Saya mencermati pernyataan beberapa partai yang mempersoalkan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang. Ada yang menyebut politik dua kaki, ada yang meminta kami tegas di dalam atau di luar pemerintahan. Ini mengherankan dan tidak pada tempatnya,” kata Deddy di sela Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Senin (22/6).

Ia menegaskan, Indonesia tidak mengenal oposisi formal, melainkan partai yang berada di dalam atau di luar pemerintahan. PDIP, kata dia, telah memilih berada di luar kabinet namun tetap menjalankan fungsi pengawasan di DPR.

“Ini bukan sikap ambigu, melainkan mandat Rakernas yang kami jalankan secara konsisten,” ujarnya.

Deddy juga mempertanyakan mengapa sejumlah partai justru merasa terganggu dengan posisi PDIP sebagai penyeimbang. Ia menilai hal itu tidak perlu terjadi dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, jika ada partai yang tidak nyaman dengan situasi politik saat ini, sebaiknya menyatakan sikap secara terbuka tanpa menyeret PDIP ke dalam polemik.

“Tidak perlu membuat isu aneh dan menyeret PDIP. Itu bukan cara berpolitik yang elegan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung bahwa PDIP tidak pernah mempersoalkan posisi partai lain, baik saat berada di dalam maupun di luar pemerintahan pada era Presiden SBY maupun Presiden Jokowi.

“Kenapa sekarang justru ramai mengurusi pilihan politik PDIP? Itu tidak etis,” ucapnya.

Deddy turut meminta partai politik lebih fokus pada kinerja di pemerintahan dan urusan internal ketimbang mengomentari partai lain. Ia bahkan menyinggung kinerja sejumlah partai koalisi di kabinet. “Lebih baik perbaiki kinerja menteri-menteri mereka daripada sibuk menggurui partai lain,” katanya.

Ia menambahkan, tantangan masyarakat saat ini jauh lebih penting untuk diselesaikan, mulai dari listrik, BBM, bansos, UMKM, hingga pangan dan ekonomi.

“Urusan rakyat jauh lebih penting. Konsentrasilah di sana,” ujarnya.

Deddy menegaskan fungsi DPR tidak hanya mendukung pemerintah, tetapi juga menjalankan kontrol terhadap kekuasaan. Ia menilai pengawasan penting bagi kualitas demokrasi.

“Kalau semua fraksi hanya manut, apa bedanya dengan Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” katanya menegaskan.

Ia memastikan PDIP akan tetap konsisten menjalankan peran sebagai penyeimbang yang konstruktif dengan mengawasi pemerintah sesuai konstitusi.

“PDIP akan terus mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai mandat konstitusi,” pungkasnya. (***)

Laporan : JP GROUP
Editor : Muhammad Nur