Buka konten ini
TANJUNGPINANG (BP) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih menunggu arahan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kebijakan penghentian penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar SMA/SMK.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, saat ini BGN memang sedang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya bagi siswa jenjang SMA dan SMK. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi pelaksanaan program.
Meski demikian, menurut Nyanyang, hingga saat ini belum ada instruksi resmi yang diterima Pemprov Kepri terkait penghentian penyaluran MBG untuk pelajar SMA/SMK di daerah tersebut.
“Petunjuk teknisnya berasal dari BGN pusat. Jadi kami tetap mendorong agar program ini terus disalurkan, terutama bagi para penerima manfaat yang selama ini sudah merasakan dampaknya,” ujar Nyanyang, Senin (22/6).
Ia menegaskan, Pemprov Kepri berharap program MBG tetap dapat menjangkau siswa SMA/SMK, termasuk yang berada di wilayah kepulauan.
Menurutnya, keberlanjutan program tersebut sangat penting, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di pulau-pulau terluar dan memiliki keterbatasan akses.
“Kita berharap program ini terus berlanjut karena merupakan bagian dari Program Asta Cita Presiden,” katanya.
Lebih lanjut, Nyanyang menyampaikan bahwa Pemprov Kepri dalam waktu dekat akan berkoordinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional guna mempercepat perluasan pelaksanaan program MBG di wilayah pesisir dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Pemprov Kepri menargetkan program tersebut dapat direalisasikan di sekitar 150 titik yang tersebar di kawasan pesisir dan kepulauan.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan Ketua BGN pusat agar program ini bisa segera direalisasikan di kawasan pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T sebanyak 150 titik,” ujarnya.
Ia berharap hasil koordinasi tersebut dapat memberikan kepastian mengenai keberlanjutan program MBG sekaligus memperluas jangkauan penerima manfaat di wilayah Kepri yang selama ini masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. (*)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : GUSTIA BENNY