Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Uni Eropa mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungannya terhadap teknologi Amerika Serikat di tengah hubungan yang semakin kompleks dengan pemerintahan Presiden Donald Trump.
Seperti dilansir dari The New York Times, Komisi Eropa memperkenalkan paket kebijakan baru yang bertujuan memperkuat kemandirian teknologi kawasan, mulai dari komputasi awan, kecerdasan buatan (AI), hingga industri semikonduktor.
Melalui paket yang disebut sebagai upaya memperkuat ”kedaulatan teknologi”, Uni Eropa berencana meningkatkan keterlibatan pemerintah dalam pengembangan sektor teknologi.
Langkah tersebut mencakup percepatan pembangunan pusat data, penguatan industri chip, serta dorongan agar instansi pemerintah dan pelaku usaha lebih mengutamakan penggunaan teknologi yang dikembangkan perusahaan Eropa.
Salah satu usulan yang paling menonjol adalah pembatasan akses perusahaan non-Eropa terhadap kontrak komputasi awan yang berkaitan dengan data sensitif dan kepentingan strategis pemerintah.
Kebijakan ini muncul karena meningkatnya kekhawatiran bahwa ketergantungan pada perusahaan teknologi asing dapat menimbulkan risiko keamanan dan mengancam stabilitas layanan publik.
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menegaskan bahwa Eropa tidak bisa terus bergantung pada pihak luar untuk teknologi yang menjadi tulang punggung berbagai layanan penting.
“Kita tidak bisa menggantungkan operasional rumah sakit, jaringan energi, maupun layanan publik yang vital kepada pihak lain,” ujarnya.
Kebijakan tersebut berpotensi memperumit hubungan dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Selama beberapa tahun terakhir, kedua pihak telah berselisih dalam berbagai isu, mulai dari perdagangan, konflik Ukraina, hingga persoalan Greenland.
Sebelumnya, Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jamieson Greer juga sempat mengancam akan mengambil langkah balasan terhadap kebijakan digital Uni Eropa yang dianggap merugikan perusahaan AS.
Di sisi lain, Uni Eropa masih berupaya menyelesaikan kesepakatan perdagangan dengan Washington. Presiden Trump bahkan meminta agar perundingan tersebut rampung sebelum 4 Juli mendatang.
Sementara itu, Parlemen Eropa dijadwalkan mulai membahas paket kebijakan teknologi tersebut pada pertengahan Juni.
Rencana tersebut langsung menuai kritik dari kelompok industri teknologi internasional. Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi (CCIA) menilai kebijakan itu berisiko mendiskriminasi perusahaan yang berbasis di luar Eropa.
Menurut mereka, pembatasan terhadap penyedia teknologi global justru dapat mengurangi pilihan layanan digital yang tersedia bagi pengguna di kawasan tersebut.
Paket teknologi ini merupakan bagian dari strategi ekonomi yang lebih luas untuk memperkuat daya saing Eropa. Saat ini, kawasan tersebut menghadapi tekanan dari dominasi Amerika Serikat di sektor teknologi dan kekuatan Tiongkok dalam manufaktur.
Pada kuartal pertama tahun ini, Uni Eropa mencatat defisit perdagangan dengan Tiongkok sebesar 145 miliar euro atau sekitar USD170 miliar.
Komisi Eropa mengungkapkan bahwa lebih dari 80 persen produk, layanan, infrastruktur, dan hak kekayaan intelektual digital yang digunakan kawasan itu masih bergantung pada pemasok asing.
Pasar komputasi awan Eropa saat ini didominasi perusahaan Amerika seperti Amazon, Google, dan Microsoft. Sementara itu, sebagian besar semikonduktor dan komponen penting lainnya masih dipasok oleh perusahaan di Amerika Serikat dan Asia.
Di bidang kecerdasan buatan, perusahaan Eropa juga tertinggal dibandingkan pemain utama dari Silicon Valley seperti Anthropic dan OpenAI. Karena itu, Brussels ingin menciptakan ekosistem teknologi yang lebih kuat agar mampu bersaing secara global.
“Uni Eropa berada pada titik penting untuk memperkuat kedaulatan teknologinya dan mengambil kembali peran strategis dalam persaingan ekonomi global,” tulis Komisi Eropa dalam proposal tersebut.
Fokus utama paket ini adalah RUU Pengembangan Komputasi Awan dan AI yang dirancang untuk memperkuat posisi perusahaan teknologi Eropa.
Selain membatasi akses perusahaan asing terhadap sejumlah kontrak strategis, aturan tersebut juga akan mempercepat pembangunan pusat data melalui penyederhanaan perizinan, penyediaan pasokan listrik yang memadai, serta dukungan investasi pemerintah.
Uni Eropa menargetkan kapasitas pusat data di kawasan itu meningkat setidaknya dua kali lipat pada 2030.
Selain itu, Komisi Eropa juga mengajukan Chip Act 2.0 yang bertujuan meningkatkan penggunaan semikonduktor di berbagai sektor industri, termasuk otomotif dan pertahanan. Kebijakan ini menjadi kelanjutan dari European Chips Act yang diluncurkan pada 2023 untuk memperkuat kemampuan produksi chip di kawasan tersebut.
Meski demikian, pejabat Uni Eropa menegaskan bahwa strategi baru ini bukan untuk menyingkirkan teknologi Amerika. Tujuan utamanya adalah membangun ketahanan dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber teknologi asing.
Jika diterapkan, kebijakan tersebut diperkirakan akan menguntungkan sejumlah perusahaan teknologi Eropa, seperti SAP dari Jerman, perusahaan AI Mistral dari Prancis, serta penyedia layanan komputasi awan OVHcloud.
Sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan industri teknologi, Komisi Eropa juga mulai melonggarkan sejumlah regulasi, termasuk menunda beberapa aturan terkait AI.
Selain itu, Brussels tengah mempertimbangkan pembentukan dana investasi yang memungkinkan pemerintah mengambil kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan strategis, khususnya di sektor semikonduktor dan manufaktur berteknologi tinggi.
Sejumlah negara anggota bahkan telah mengambil langkah lebih agresif. Prancis, misalnya, menawarkan akses energi nuklir berbiaya rendah untuk menarik investasi pusat data.
Perubahan arah kebijakan ini juga mulai terlihat di institusi publik. Pada hari yang sama, Parlemen Eropa mengumumkan rencana mengganti mesin pencari Google dengan Qwant, layanan pencarian yang berbasis di Prancis. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI