Buka konten ini
BATAM (BP) – Pelemahan nilai tukar rupiah yang dikabarkan menyentuh level Rp18 ribu per dolar Amerika Serikat mulai memunculkan kekhawatiran terhadap perekonomian nasional. Di Batam, kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri karena struktur ekonomi daerah ini masih sangat bergantung pada sektor industri manufaktur yang menggunakan bahan baku impor.
Pengamat ekonomi sekaligus Wakil Rektor Universitas Batam, Dr Mohamad Gita Indrawan, mengatakan pelemahan rupiah perlu diwaspadai karena menempatkan Batam dalam situasi yang tidak sederhana.
Di satu sisi, pelemahan rupiah dapat menguntungkan sektor ekspor dan pariwisata. Namun di sisi lain, kondisi tersebut justru meningkatkan biaya produksi industri yang masih bergantung pada bahan baku dari luar negeri.
“Batam saat ini seperti terjepit dari dua arah. Industri yang berorientasi ekspor memang bisa memperoleh keuntungan dari kurs, tetapi ketergantungan terhadap bahan baku impor menjadi beban cukup besar bagi dunia usaha,” kata Gita, Kamis (4/6).
Menurut dia, tekanan terhadap rupiah dipengaruhi sejumlah faktor global maupun domestik. Dari sisi eksternal, konflik geopolitik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan risiko inflasi global.
Sementara dari dalam negeri, tingginya kebutuhan dolar AS untuk pembayaran utang luar negeri serta repatriasi dividen perusahaan turut menekan nilai tukar rupiah.
Bank Indonesia mencatat nilai tukar rupiah melemah sekitar 7,44 persen secara year to date hingga April 2026, sejalan dengan pelemahan sejumlah mata uang negara berkembang lainnya.
Bagi Batam, dampak pelemahan rupiah dinilai cukup signifikan. Pasalnya, sebagian besar industri di daerah ini masih bergantung pada bahan baku impor, terutama sektor elektronik, manufaktur, dan galangan kapal.
Gita memperkirakan sekitar 70 persen bahan baku industri di Batam masih berasal dari luar negeri. Dalam kondisi tersebut, setiap pelemahan rupiah sebesar lima persen berpotensi meningkatkan biaya produksi sekitar tiga hingga empat persen.
Kenaikan tersebut dinilai cukup besar jika dibandingkan dengan margin keuntungan rata-rata industri yang hanya berkisar lima hingga delapan persen.
“Keuntungan industri di Batam rata-rata tidak terlalu besar. Ketika biaya produksi naik akibat kurs, ruang keuntungan langsung tergerus. Karena itu pelaku usaha harus sangat berhati-hati menghadapi kondisi ini,” ujarnya.
Tekanan tidak hanya dirasakan perusahaan yang mengimpor bahan baku. Pelemahan rupiah juga berdampak pada perusahaan yang memiliki kewajiban pembayaran dalam mata uang dolar AS.
Menurut Gita, perusahaan yang memiliki pinjaman atau kewajiban pembayaran dalam dolar akan menghadapi kenaikan beban secara otomatis ketika dikonversi ke rupiah.
“Perusahaan yang memiliki utang valas menghadapi tekanan ganda. Selain biaya produksi naik, nilai pokok utang dan bunga yang harus dibayar juga ikut membengkak,” katanya.
Meski demikian, pelemahan rupiah tidak sepenuhnya membawa kabar buruk bagi Batam.
Dari sektor pariwisata, kondisi ini justru membuat Batam semakin menarik bagi wisatawan asal Singapura dan Malaysia. Nilai tukar yang menguntungkan membuat biaya belanja, kuliner, hingga berwisata di Batam menjadi lebih murah bagi wisatawan asing.
Data tahun 2025 menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam mencapai 1,61 juta orang. Wisatawan asal Singapura mendominasi dengan 789.674 kunjungan, disusul Malaysia sebanyak 418.330 kunjungan.
Namun, menurut Gita, peningkatan aktivitas pariwisata belum cukup kuat untuk mengimbangi tekanan yang dialami sektor industri.
Pasalnya, struktur ekonomi Batam hingga saat ini masih didominasi sektor industri manufaktur dan pengolahan yang sangat bergantung pada bahan baku impor.
“Pariwisata memang mendapatkan keuntungan dari pelemahan rupiah, tetapi kontribusinya belum mampu menutupi tekanan yang dirasakan sektor industri. Industri masih menjadi tulang punggung utama perekonomian Batam,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah bersama pelaku usaha perlu segera menyiapkan langkah mitigasi apabila pelemahan rupiah berlangsung dalam jangka panjang.
Salah satu langkah yang perlu didorong ialah memperkuat industri bahan baku dan industri pendukung di dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi secara bertahap.
Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) guna mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar.
Diversifikasi pemasok bahan baku, peningkatan efisiensi operasional, hingga restrukturisasi utang juga dinilai penting agar dunia usaha tetap mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi global.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta memanfaatkan momentum pelemahan rupiah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan melalui promosi yang lebih agresif, penyelenggaraan event internasional, serta penguatan destinasi wisata.
Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan skema Local Currency Transaction (LCT) dalam perdagangan internasional agar ketergantungan terhadap dolar AS dapat dikurangi.
Menurut Gita, Batam tetap harus optimistis menghadapi situasi tersebut. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat dampak pelemahan rupiah tidak hanya dirasakan dunia usaha, tetapi juga berpotensi memengaruhi lapangan kerja dan daya beli masyarakat.
“Kalau pelemahan rupiah berlangsung lama, dampaknya tidak hanya ke industri. Efeknya bisa merembet ke tenaga kerja, konsumsi rumah tangga, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu langkah antisipasi harus mulai dilakukan dari sekarang,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafky Rasid, menilai penguatan dolar AS berpotensi memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat karena masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor.
Menurut dia, pelemahan rupiah akan berdampak langsung terhadap harga barang di pasaran, mulai dari kebutuhan pokok hingga berbagai produk industri yang menggunakan bahan baku dari luar negeri.
“Kenaikan kurs dolar bisa memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Baik kebutuhan pokok maupun barang lain yang bahan bakunya masih diimpor. Kondisi ini berpotensi mendorong inflasi dan menggerus daya beli masyarakat,” ujar Rafky, Jumat (22/5).
Meski demikian, ia menilai dampak fluktuasi kurs tidak terlalu besar bagi sebagian pelaku usaha di Batam yang bergerak di sektor ekspor-impor. Sebaliknya, kelompok yang paling merasakan tekanan justru masyarakat, khususnya kalangan pekerja.
“Bagi pengusaha di Batam yang berorientasi ekspor dan impor mungkin pengaruhnya tidak terlalu besar. Namun bagi masyarakat, dampaknya akan sangat terasa,” katanya.
Rafky menjelaskan, kenaikan nilai dolar akan diikuti kenaikan harga sejumlah komoditas. Tidak hanya minyak goreng dan oli, tetapi juga berbagai kebutuhan pokok lainnya, termasuk produk pertanian.
“Hampir semua kebutuhan pokok berpotensi naik karena industri kita masih bergantung pada impor. Ketika rupiah melemah, harga barang otomatis ikut meningkat. Produk pertanian juga bisa terdampak karena harga pupuk ikut naik,” jelasnya.
Di sisi lain, pelaku industri di Batam juga menghadapi persoalan kelangkaan sejumlah bahan baku. Beberapa komponen industri seperti chip dan biji plastik disebut mulai sulit diperoleh sehingga memicu kenaikan harga.
Kelangkaan tersebut berdampak langsung pada meningkatnya biaya pokok produksi perusahaan.
“Akibatnya beban pengusaha di Batam semakin bertambah. Harga bahan baku naik, sementara biaya produksi ikut terdorong lebih tinggi,” ungkap Rafky.
Meski menghadapi tekanan biaya, Rafky menilai fluktuasi kurs hingga saat ini belum berdampak signifikan terhadap permintaan industri di Batam. Sebab, sebagian besar perusahaan telah terbiasa beroperasi dalam sistem perdagangan internasional yang menggunakan mata uang dolar AS. (*)
Reporter : M. SYA’BAN
Editor : RATNA IRTATIK