Buka konten ini
BATAM (BP) – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, melakukan kunjungan kerja ke Batam, Rabu (15/4). Kedatangannya disambut Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, di ruang VVIP Bandara Hang Nadim.
Pertemuan yang berlangsung singkat namun hangat itu membahas sejumlah agenda, mulai dari Pra Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) hingga perkembangan regulasi yang dinilai berdampak besar bagi Batam sebagai kawasan industri.
Amsakar mengatakan, kunjungan Menteri Hukum ke Batam salah satunya untuk menghadiri Pra Kongres INI yang digelar di Wyndham Panbil Batam.
Namun, di balik agenda tersebut, keduanya juga membahas perkembangan Batam serta sejumlah regulasi baru yang dinilai mampu mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Dalam rentang satu tahun kami memimpin Batam, ada empat regulasi yang secara spesifik dihadiahkan untuk Batam,” kata Amsakar kepada Batam Pos usai acara pelepasan jemaah haji, Kamis (16/4).
Empat regulasi tersebut meliputi penguatan kawasan perdagangan bebas Batam melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2025, PP Nomor 25 Tahun 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025, serta penyesuaian layanan investasi dan perizinan yang kini mulai diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan terpadu.
Menurut Amsakar, keberadaan regulasi tersebut sangat penting bagi Batam yang berperan sebagai kawasan industri, investasi, dan perdagangan. Kepastian hukum dan penyederhanaan birokrasi dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah.
Melalui aturan baru itu, ribuan layanan perizinan mulai diarahkan masuk ke sistem terpadu di Mal Pelayanan Publik. Langkah ini diharapkan mempermudah pelaku usaha maupun investor dalam mengurus perizinan.
Selain itu, penguatan regulasi kawasan perdagangan bebas Batam juga membuka ruang lebih luas bagi daerah untuk mempercepat pelayanan dan memangkas hambatan birokrasi.
Amsakar mengaku, perbincangannya dengan Menteri Hukum tidak hanya membahas regulasi, tetapi juga kondisi Batam di tengah tantangan ekonomi dan investasi.
“Bicara bagaimana kondisi Batam sekarang. Selesai acara (Ikatan Notaris), alhamdulillah beliau menyemangati kita semua,” ujarnya.
Dalam satu tahun kepemimpinannya bersama Li Claudia Chandra, Amsakar menilai Batam tengah bergerak di tengah berbagai perubahan.
Mulai dari hadirnya regulasi baru, sistem perizinan yang diperbarui, hingga persaingan investasi yang semakin ketat, membuat pemerintah daerah dituntut bergerak lebih cepat.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat agar Batam tetap menjadi daerah yang menjanjikan bagi investor maupun masyarakat.
“Yang paling pas itu ketika kita bertemu dengan rekan-rekan, kita harus saling menyemangati. Itulah pembahasan kami kemarin,” kata Amsakar. (*)
Reporter : M. SYA’BAN
Editor : RATNA IRTATIK