Buka konten ini
BATAM (BP) – Rencana pembangunan Jembatan Batam–Bintan hingga kini masih berjalan lambat. Di tengah harapan masyarakat agar dua pulau industri dan pariwisata tersebut segera terhubung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan besar yang belum tuntas, mulai dari kebutuhan anggaran hingga finalisasi desain.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan komunikasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum terus dilakukan. Namun, hingga saat ini proyek tersebut belum benar-benar berjalan.
“Masih terus kami komunikasikan ke pemerintah pusat,” ujarnya kepada Batam Pos, Rabu (15/4) siang, di Wyndham Panbil.
Ansar menjelaskan, saat ini terdapat dua skema pembiayaan yang sedang dipertimbangkan. Salah satunya adalah melibatkan investor melalui kerja sama jangka panjang. Pemerintah, kata dia, siap memberikan masa konsesi yang cukup panjang bagi pihak swasta yang berminat.
“Konsesinya bisa 40 hingga 50 tahun. Sudah ada beberapa yang kami jajaki. Nanti tetap melalui proses lelang, tetapi kami juga melihat kondisi saat ini karena banyak program yang difokuskan langsung ke masyarakat,” jelasnya.
Untuk meningkatkan daya tarik proyek, pemerintah juga membuka peluang pengembangan fasilitas pendukung sebagai sumber pendapatan tambahan di masa depan. Tidak hanya pembangunan jembatan, tetapi juga integrasi utilitas seperti pipa air dan jaringan listrik bawah laut.
“Ke depan memungkinkan ada transmisi air dari Bintan ke Batam,” katanya.
Meski demikian, progres pekerjaan di tahap perencanaan masih cukup panjang. Ansar mengungkapkan masih terdapat sekitar 40 titik yang perlu diselesaikan dalam tahapan desain.
“Sebagian sudah, tetapi ternyata masih ada sekitar 40 titik lagi yang harus dirampungkan. Untuk finalisasi desain, dibutuhkan anggaran sekitar Rp400 miliar,” ujarnya.
Kebutuhan anggaran tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah kondisi fiskal nasional yang saat ini difokuskan pada program prioritas untuk masyarakat. Karena itu, opsi pembiayaan melalui investor dinilai semakin realistis.
Ansar menambahkan, pemerintah juga memberi ruang bagi investor untuk terlibat dalam penyusunan desain proyek. Menurutnya, keterlibatan sejak awal dapat membuat perencanaan lebih efisien dan menekan biaya konstruksi.
“Mereka ingin mendesain sendiri. Kami bersama pihak kementerian memberikan kesempatan. Meskipun nanti tetap dilelang, tentu ada nilai lebih bagi pihak yang sudah terlibat sejak awal,” jelasnya.
Pada tahap awal, proyek ini dirancang dengan kombinasi pembiayaan pemerintah dan swasta. Salah satu ruas yang sempat diprioritaskan adalah jalur Batam menuju Tanjung Sauh. Namun, kondisi keuangan negara membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
“Melihat kondisi fiskal, banyak program yang juga sedang berjalan,” tambahnya.
Di sisi lain, Ansar menilai proyek Jembatan Batam–Bintan tetap memiliki prospek besar dalam jangka panjang, meski volume lalu lintas kendaraan saat ini masih terbatas.
Ia menyebut sejumlah pelaku usaha besar berpotensi ikut mendorong percepatan proyek karena memiliki kepentingan dalam pengembangan kawasan, di antaranya Salim Group, KEK Galang Batang, dan Panbil Group.
“Mungkin nanti akan kami kumpulkan bersama untuk mendorong percepatan,” tutupnya.
Sebagai informasi, rencana pembangunan Jembatan Batam–Bintan merupakan salah satu proyek strategis yang telah lama digaungkan untuk memperkuat konektivitas di Kepulauan Riau. Jembatan ini dirancang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Bintan melalui beberapa ruas, dengan total panjang yang diperkirakan mencapai lebih dari 7 kilometer.
Dalam konsep awal, pembangunan dibagi dalam beberapa seksi, salah satunya menghubungkan Batam–Tanjung Sauh, kemudian dilanjutkan ke kawasan Bintan. Proyek ini digadang-gadang menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi karena akan memangkas waktu tempuh antarpulau yang selama ini bergantung pada transportasi laut.
Selain mendukung mobilitas barang dan orang, keberadaan jembatan ini juga diharapkan memperkuat integrasi kawasan industri Batam dengan kawasan pariwisata dan industri di Bintan, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang.
Namun, sejak pertama kali diwacanakan, proyek ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan anggaran yang besar, skema pembiayaan, hingga kajian teknis dan lingkungan. Karena itu, hingga kini proyek tersebut belum kunjung tuntas. (*)
Lapiran : Rengga Yuliandra
Editor : RATNA IRTATIK