Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan penerapan prinsip “no service, no pay” dalam skema insentif Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini menjadi instrumen pengawasan ketat bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjaga kualitas layanan.
Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, menyatakan bahwa insentif harian sebesar Rp6 juta dapat langsung dihentikan apabila fasilitas tidak memenuhi standar operasional atau tidak siap digunakan.
“Logika operasional dari mekanisme ini dilandasi prinsip tiada layanan, tiada pembayaran atau no service, no pay,” ujarnya di Jakarta, Kamis (2/4).
Ia menjelaskan, hak mitra atas insentif akan gugur apabila fasilitas SPPG dinyatakan gagal beroperasi atau tidak tersedia, dengan berbagai alasan yang melanggar standar.
Menurutnya, mekanisme ini menjadi alat pengendali disiplin agar mitra menjaga kualitas layanan, termasuk aspek sanitasi dan keamanan pangan.
“Jika ditemukan pelanggaran seperti air terkontaminasi bakteri, sistem pengolahan limbah bermasalah, mesin pendingin tidak berfungsi, atau tidak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, maka insentif langsung dihentikan pada hari itu,” tegasnya.
Rufriyanto menambahkan, seluruh risiko operasional berada di pihak mitra, sehingga mereka dituntut menjaga standar fasilitas setiap saat. Dengan demikian, kualitas layanan dalam program MBG dapat tetap terjamin.
Ia juga menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola publik yang berkelanjutan. Meski masih memerlukan penyesuaian di sejumlah aspek, skema kemitraan SPPG dinilai memiliki nilai strategis.
“Kita perlu melihat ini sebagai proses penyempurnaan. Program ini memiliki nilai strategis bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat,” ujarnya.
Rufriyanto mengajak publik menilai kebijakan tersebut secara objektif sebagai upaya mendorong investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.
“Ini bukan sekadar soal keuntungan, tetapi tentang gotong royong untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing bangsa,” pungkasnya. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK