Buka konten ini
JAMINAN keamanan dan kepastian hukum menjadi harga mati untuk mempertahankan kepercayaan investor di Kepulauan Riau (Kepri). Stabilitas wilayah perbatasan ini harus dijaga ketat agar pertumbuhan ekonomi yang positif dapat langsung bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Pesan kuat tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, saat menggelar silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan lintas elemen masyarakat di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Jumat (3/7).
Agenda strategis ini dihadiri oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Kepala BP yang juga Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Kepala BP yang juga Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin, serta jajaran pimpinan instansi vertikal, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Djamari juga mengingatkan, tingginya angka investasi tidak akan berarti jika tidak berdampak langsung pada isi dompet dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Pertumbuhan ekonomi harus inklusif. Keamanan yang terjaga akan melahirkan kepercayaan investor dan menggerakkan sektor pariwisata serta perdagangan. Ujungnya, masyarakat yang harus merasakan manfaatnya,” tegas Menko Polkam.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Djamari meminta seluruh instansi membuang jauh-jauh ego sektoral. Sinergi antara Pemda, TNI, Polri, dan masyarakat harus diperkuat, termasuk dalam menangkal penyebaran disinformasi yang berpotensi memicu kegaduhan.
Kapolda Kepri, Irjen Asep Safrudin, memastikan bahwa situasi kamtibmas di Bumi Segantang Lada saat ini sangat kondusif. Ketatnya pengawasan berhasil menekan berbagai potensi gangguan investasi, mulai dari penyelundupan hingga kejahatan transnasional seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Pak Menko mengingatkan, salah satu alasan utama investor datang adalah jaminan keamanan. Kami berkomitmen penuh melibatkan masyarakat untuk mempertahankan situasi ini,” ujar Kapolda.
Gubernur Usul Seluruh Kepri Jadi FTZ
Momentum kedatangan Menko Polkam langsung juga dimanfaatkan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, untuk melayangkan usulan besar. Ansar mengusulkan agar seluruh wilayah Kepulauan Riau ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ).
Saat ini, status FTZ di Kepri masih terbatas di beberapa kawasan seperti Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Menurut Ansar, perluasan status FTZ ke seluruh wilayah Kepri akan menjadi solusi instan untuk menghapus disparitas harga barang pokok antar-pulau dan kesenjangan pembangunan.
“Jika seluruh Kepri menjadi FTZ, perlakuan harga barang akan sama. Distribusi logistik antar-pulau tidak akan lagi mengalami kendala administratif yang rumit, dan daya saing ekonomi daerah kita akan melesat,” ungkap Ansar usai pertemuan.
Ansar mengakui usulan ini mendapat respons positif dari Menko Polkam, meski pemerintah pusat masih perlu melakukan kajian mendalam dari sisi teknis pengamanan wilayah serta kalkulasi potensi berkurangnya penerimaan negara.
Di sisi lain, pertemuan tersebut juga mematangkan strategi pemberantasan kejahatan di jalur perbatasan, seperti illegal mining, penyelundupan narkotika, dan jalur tikus TPPO. Saat ini, tim pengawasan terpadu lintas instansi telah berjalan di bawah komando Wakapolda Kepri.
Namun, Ansar menekankan bahwa pengawasan fisik saja tidak cukup. Kunci utama memutus rantai pekerja migran ilegal adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.
“Cara preventif terbaik adalah mempersiapkan kompetensi dan sertifikasi calon tenaga kerja kita. Jika mereka punya kualifikasi yang baik, mereka pasti memilih berangkat melalui jalur resmi yang aman,” pungkasnya. (***)
Reporter : YASHINTA
Editor : MUHAMMAD NUR