Buka konten ini
BATAM (BP) – Peluncuran rute baru Trans Batam menuju Bandara Internasional Hang Nadim mendapat apresiasi dari Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau. Namun, lembaga pengawas pelayanan publik itu mengingatkan bahwa keberhasilan layanan transportasi massal tidak cukup diukur dari bertambahnya koridor, melainkan juga dari kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau, Lagat Siadari, menilai hadirnya layanan Trans Batam ke Bandara Hang Nadim menjadi langkah maju dalam pengembangan transportasi publik di Batam. Dengan tarif yang terjangkau, moda transportasi tersebut diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada kendaraan pribadi maupun transportasi daring.
”Ini tentu perkembangan yang positif. Dengan moda transportasi yang lebih murah, masyarakat memiliki pilihan baru untuk menuju bandara,” ujar Lagat, Rabu (1/7).
Meski demikian, ia menegaskan keberadaan infrastruktur pendukung harus menjadi perhatian utama. Salah satunya adalah penempatan halte di kawasan bandara yang harus mudah dijangkau penumpang dan dilengkapi fasilitas yang nyaman.
”Jangan sampai halte terlalu jauh dari titik kedatangan atau keberangkatan penumpang. Masyarakat pasti membutuhkan ruang yang nyaman ketika menunggu bus datang,” katanya.
Selain halte, Ombudsman juga menyoroti waktu tunggu antarkedatangan bus. Menurut Lagat, layanan angkutan umum hanya akan diminati apabila memiliki frekuensi perjalanan yang memadai.
”Kalau bus datang satu jam sekali, itu menjadi tidak efektif. Idealnya masyarakat menunggu sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau lebih dari itu, minat menggunakan transportasi umum bisa menurun,” ujarnya.
Lagat juga mendorong agar pengembangan jaringan Trans Batam lebih memprioritaskan kawasan permukiman padat penduduk dan wilayah yang dihuni masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, seperti Batuaji, Sagulung, Tanjung Piayu, Bengkong, dan Sekupang.
”Kalau dari kawasan seperti Nagoya, masyarakatnya relatif memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Yang lebih membutuhkan transportasi murah dan mudah justru masyarakat dari kawasan yang lebih jauh,” katanya.
Tak hanya itu, Ombudsman mengingatkan pentingnya kualitas armada yang melayani rute menuju bandara. Menurut Lagat, kondisi bus yang nyaman, bersih, dan prima turut memengaruhi citra Batam sebagai kota tujuan investasi dan pariwisata.
”Jangan sampai masyarakat atau tamu dari luar daerah datang ke Batam, lalu menggunakan bus yang kondisinya tidak layak atau bahkan mogok di tengah perjalanan. Ini menyangkut citra Batam juga,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh halte dilengkapi fasilitas ramah disabilitas, seperti jalur landai (ramp), area tunggu prioritas, serta akses yang memadai bagi kelompok rentan. Bahkan, halte-halte utama diusulkan memiliki fasilitas pertolongan pertama sederhana untuk mengantisipasi kondisi darurat penumpang.
”Batam terus berkembang. Kehadiran transportasi publik yang murah, mudah, tetapi tetap nyaman dan berkualitas merupakan sebuah keniscayaan bagi kota metropolitan seperti Batam,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Batam mulai menyiapkan berbagai strategi agar layanan koridor Nongsa–Batam Centre–Bandara Hang Nadim tidak hanya ramai saat peluncuran, tetapi mampu menjadi pilihan utama masyarakat dalam jangka panjang.
Layanan yang mulai diuji coba sejak Senin (30/6) tersebut resmi beroperasi pada Rabu (2/7). Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra, mengatakan respons masyarakat sejauh ini cukup menggembirakan.
”Respon masyarakat sejauh ini cukup baik. Bukan hanya masyarakat yang hendak bepergian menggunakan pesawat, tetapi juga warga yang ingin berkunjung ke bandara. Dukungan bahkan datang dari luar Batam,” katanya.
Kepala UPT Trans Batam, Bambang Sucipto, menambahkan, pada tahap awal pihaknya menargetkan setiap perjalanan dapat mengangkut sekitar 20 penumpang. Menurutnya, peningkatan jumlah pengguna biasanya mulai terlihat setelah masyarakat mengenal jadwal dan ketepatan waktu layanan.
”Biasanya satu bulan pertama masyarakat masih mencoba. Memasuki bulan kedua, ketika mereka sudah yakin dengan jadwal dan ketepatan waktu, jumlah penumpang mulai meningkat,” ujarnya.
Saat ini koridor Bandara Hang Nadim dilayani lima armada dengan interval keberangkatan setiap 30 menit. Dishub membuka peluang menambah armada apabila jumlah penumpang terus meningkat.
Selain itu, seluruh bus telah dilengkapi ruang penyimpanan bagasi bagi penumpang pesawat. Selama masa awal operasional, koper penumpang masih dapat diangkut tanpa biaya tambahan. Armada juga telah dilengkapi ramp sehingga dapat diakses pengguna kursi roda.
Dishub memastikan integrasi Trans Batam dengan pelabuhan penumpang terus diperkuat. Halte telah tersedia di Pelabuhan Batam Centre, Sekupang, dan Telaga Punggur, sementara jalur pedestrian menuju halte akan terus dibenahi agar lebih nyaman dan terlindung dari cuaca.
Masih Kekurangan 100 Halte
Di balik pengembangan layanan tersebut, Trans Batam masih menghadapi persoalan infrastruktur. Hingga pertengahan 2026, Batam baru memiliki 114 halte, padahal kebutuhan ideal diperkirakan mencapai sekitar 220 halte.
Menurut Bambang, masih terdapat kekurangan lebih dari 100 halte yang harus dipenuhi secara bertahap seiring bertambahnya koridor layanan.
”Kebutuhan ideal Kota Batam sekitar 220 halte. Sekarang baru tersedia 114 halte, jadi masih kurang sekitar seratus halte lagi. Apalagi sekarang layanan sudah masuk ke koridor Bengkong sehingga kebutuhan halte juga ikut bertambah,” katanya.
Untuk mengejar kebutuhan tersebut, Dishub menargetkan pembangunan sekitar 10 halte setiap tahun. Namun, karena keterbatasan anggaran, pemerintah akan menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
”Kami akan mengirimkan surat kepada sejumlah kawasan industri maupun perusahaan agar melalui program CSR mereka dapat membangun halte dan kemudian menghibahkannya kepada pemerintah,” ujar Bambang.
Menurut dia, halte di kawasan industri, pusat perbelanjaan, maupun kawasan komersial diharapkan dapat dibangun oleh pengelola kawasan masing-masing, sedangkan halte di kawasan permukiman dan fasilitas publik tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.
Selain menambah jumlah halte, Dishub juga terus meningkatkan kualitas konektivitas antarmoda, terutama melalui pembangunan jalur pejalan kaki yang aman, nyaman, ramah disabilitas, serta terlindung dari panas dan hujan. (*)
Reporter : AZIS MAULANA / M SYA’BAN
Editor : GALIH ADI SAPUTRO