Buka konten ini
BATAM (BP) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong penerapan konsep food bank sebagai solusi mengurangi pemborosan pangan (food waste) yang masih tinggi, terutama dari sektor hotel, restoran, dan jasa boga. Melalui konsep tersebut, makanan berlebih yang masih layak konsumsi diharapkan dapat disalurkan secara aman kepada masyarakat yang membutuhkan, alih-alih berakhir menjadi sampah.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri, Moh Riza Pahlevi, mengatakan sektor jasa makanan merupakan salah satu penyumbang terbesar pemborosan pangan di daerah tersebut.
”Selain sektor jasa makanan, pemborosan juga masih banyak terjadi di tingkat rumah tangga. Kesadaran untuk menghabiskan makanan dan menerapkan zero food waste masih perlu terus ditingkatkan,” ujar Riza, Jumat (26/6).
Menurutnya, besarnya potensi makanan yang terbuang sebenarnya dapat dimanfaatkan apabila tersedia sistem yang mampu menghubungkan pelaku usaha dengan masyarakat yang membutuhkan.
Untuk itu, Pemprov Kepri menghadirkan praktisi dari Food Bank of Indonesia guna berbagi pengalaman mengenai pengelolaan makanan berlebih yang masih layak konsumsi agar dapat disalurkan kepada kelompok rentan pangan. ”Kami berharap konsep food bank ini bisa diadopsi di Batam maupun Kepri. Nantinya ada lembaga atau komunitas yang menjadi perantara dalam mengelola dan menyalurkan makanan berlebih secara aman kepada masyarakat,” katanya.
Riza mengungkapkan, pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) maupun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengakui masih banyak makanan yang tersisa setiap hari. Namun, mereka belum berani menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat karena mempertimbangkan aspek keamanan pangan dan tanggung jawab hukum.
”Dengan adanya lembaga khusus seperti food bank, makanan yang masih layak konsumsi dapat dikelola terlebih dahulu sesuai standar keamanan, kemudian baru didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Gerakan Selamatkan Pangan tidak hanya berfokus pada penyelamatan makanan dari sektor usaha, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam mengonsumsi pangan.
Sebagai gambaran, Riza menyebut apabila setiap warga Batam menyisakan satu butir nasi setiap hari, akumulasi pemborosan yang terjadi dapat mencapai sekitar tiga ton dalam sebulan. Jumlah tersebut baru berasal dari satu komoditas, yakni beras.
”Kepri merupakan daerah yang hampir 90 persen kebutuhan pangan pokoknya didatangkan dari luar. Karena itu, mengurangi pemborosan pangan menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas sosial, media, hingga para influencer, Pemprov Kepri berharap Gerakan Selamatkan Pangan dapat berkembang menjadi budaya di tengah masyarakat. Dengan demikian, makanan yang masih layak konsumsi tidak lagi berakhir di tempat pembuangan sampah, melainkan dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. (*)
Reporter : RENGGA YULIANDRA
Editor : GALIH ADI SAPUTRO