Buka konten ini
BATAM (BP) — Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, BP Batam membangun Pulau Batam tanpa mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seluruh anggaran pembangunan kini murni berasal dari hasil kerja sendiri, lewat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU).
Capaian ini disampaikan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Paripurna I DPR RI, Rabu (17/6). Amsakar hadir bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dan jajaran pimpinan lainnya.
Dari total usulan pagu anggaran 2027 sebesar Rp2,437 triliun, BP Batam memastikan tidak ada satu rupiah pun yang bersumber dari APBN. Semuanya hasil pendapatan BP Batam sendiri, bukti nyata kemandirian finansial di bawah kepemimpinan Amsakar.
”Ini menunjukkan BP Batam mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kami membiayai pembangunan kawasan dari hasil kerja BP Batam, bukan dari kas negara,” tegas Amsakar dalam paparannya.
Investasi Lampaui Target
Kemandirian itu didukung oleh kinerja investasi yang terus melesat. Sepanjang 2025, realisasi investasi Batam berdasarkan data LKPM mencapai Rp44,01 triliun, atau hampir 119 persen dari target Rp36,9 triliun. Angka ini melonjak 72,83 persen dibanding tahun sebelumnya.
Jika dihitung dengan metode Bottom-Up, hasilnya bahkan lebih besar: Rp69,30 triliun, tumbuh 25,43 persen dari periode sebelumnya.
Dua mesin investasi sama-sama bergerak kencang. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) naik tajam dari Rp8,16 triliun menjadi Rp18,43 triliun, melonjak 125,86 persen.
Sementara investasi asing (PMA) tumbuh dari Rp17,30 triliun menjadi Rp25,58 triliun, naik 47,81 persen.
Momentum ini berlanjut ke 2026. Pada kuartal pertama tahun ini saja, investasi Batam sudah tembus Rp17,4 triliun, tumbuh lebih dari dua kali lipat (102,85 persen) dibanding periode yang sama tahun lalu.
”Capaian ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan dan iklim investasi yang terus kami bangun,” ujar Amsakar.
Singapura masih menjadi investor asing terbesar di Batam, diikuti Hong Kong, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Sektor mesin dan elektronik menjadi magnet utama investasi dengan porsi 23,65 persen, disusul kimia-farmasi (21,18 persen) dan jasa lainnya (17,70 persen).
Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, BP Batam juga merombak struktur organisasinya sejak Mei 2026. Empat unit kerja baru dibentuk, yakni Direktorat Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengawasan Infrastruktur, Badan Usaha Pemanfaatan Aset, serta Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga, menambah jumlah unit kerja tingkat II dari 24 menjadi 28.
BP Batam juga mengajukan pengalihan anggaran sebesar Rp131,26 miliar dari pos dukungan manajemen ke program pengembangan kawasan strategis. Dengan pergeseran ini, anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik membesar menjadi Rp1,474 triliun, sementara pos administrasi menyusut menjadi Rp963,03 miliar.
Langkah ini sengaja diambil agar dana lebih banyak mengalir ke proyek-proyek yang langsung dirasakan masyarakat dan investor, mulai dari pelayanan investasi, pengelolaan kawasan, hingga percepatan infrastruktur.
Dengan anggaran yang sepenuhnya mandiri dan investasi yang terus tumbuh, BP Batam menegaskan satu hal: pembangunan Batam ke depan akan terus berjalan di atas kekuatannya sendiri. (*)
Reporter : M SYA’BAN
Editor : RATNA IRTATIK