Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyoroti peristiwa pembubaran kegiatan dialog antara pemerintah dan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dilakukan sekelompok mahasiswa. Ia menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan praktik demokrasi yang sehat di lingkungan akademik.
Qodari mengungkapkan, kegiatan dialog tersebut awalnya berlangsung tertib dan kondusif selama sekitar 45 menit. Sejumlah mahasiswa yang hadir juga sempat terlibat aktif dalam diskusi tanpa menunjukkan penolakan.
“Sebetulnya sebelum pembubaran itu saya mendapat informasi bahwa kegiatan sudah berjalan dengan baik dan lancar selama kurang lebih 45 menit. Tapi kemudian tiba-tiba muncul sekelompok orang, mahasiswa yang membubarkan acara itu, termasuk juga dengan kata-kata yang mungkin tidak pantas. Ini sebetulnya anomali,” kata Qodari, Kamis (18/6).
Ia menegaskan, ruang kampus seharusnya menjadi tempat terbuka bagi pertukaran gagasan dan perbedaan pandangan, bukan justru diwarnai tindakan pembubaran sepihak.
Menurutnya, kegiatan tersebut bukan agenda mendadak, melainkan telah dipersiapkan sejak jauh hari dan mendapat izin pelaksanaan.
Dialog itu menghadirkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Qodari menambahkan, kegiatan serupa juga telah dilakukan di sejumlah perguruan tinggi lain tanpa kendala berarti.
Ia menilai, masyarakat termasuk lingkungan kampus terdiri dari berbagai kelompok dengan pandangan yang beragam. Karena itu, diperlukan mekanisme yang sehat untuk mempertemukan perbedaan tersebut.
“Supaya pemerintahan bisa berjalan dan masyarakat bisa berjalan, harus ada mekanisme untuk mempertemukan berbagai macam perbedaan pendapat,” ujarnya.
Qodari menegaskan, demokrasi menyediakan ruang untuk dialog dan pertukaran gagasan, bukan pembungkaman. Karena itu, perbedaan sikap seharusnya tidak disalurkan dengan membubarkan kegiatan.
“Nah kalau misalnya tidak setuju dengan satu forum, idealnya bikin forum yang lain. Jadi forum itu dilawan dengan forum, bukan dengan dibubarkan,” pungkasnya. (*)
Laporan : JP Group
Editor : MUHAMMAD NUR