Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan dokumen kajian studi kelayakan atau pra-feasibility (pra-FS) 13 proyek hilirisasi baru akan selesai pada bulan depan atau Juli 2026.
Sebagaimana diketaui, dokumen tersebut nantinya menjadi salah satu landasan untuk pengembangan proyek yang dikoordinasikan bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ahmad Erani Yustika, mengatakan fokus kementerian ESDM menuntaskan finalisasi pra-FS sebelum kembali diserahkan untuk proses berikutnya.
“Di kami sekarang finalisasi yang 13 proyek itu, pra-FS-nya. Nah, itu kan harus segera kita rampungkan, Juli (target selesai),” ujar Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/6).
Meski begitu, ia tidak merinci proyek hilirisasi apa saja yang masuk dalam pra-FS yang digarap Satgas Hilirisasi tersebut.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia melaporkan, dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.
”Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor.
Selain hilirisasi, arahan serupa juga mengemuka untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi domestik untuk memperkuat swasembada. Fokusnya antara lain pada etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO) sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor.
”Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, bersamaan dengan pemerintah terus memantau dinamika pasar global.
Kendati begitu, pemerintah tetap membuka ruang relaksasi produksi batubara dan nikel, namun dengan pendekatan yang terukur. Bahlil menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh memicu kelebihan pasokan yang justru menekan harga komoditas nasional di pasar global. ”Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply & demand dan harga,” tambahnya.
Pemerintah memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel. Menurut Bahlil, kebijakan itu dipertimbangkan agar negara memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut. ”Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,” ujarnya. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI