Buka konten ini
BATAM (BP) – Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat (AS) mulai memunculkan kekhawatiran terhadap perekonomian Kepulauan Riau, khususnya Batam yang selama ini bertumpu pada industri manufaktur berbasis impor bahan baku.
Pengamat ekonomi Batam, Suyono Saputro, menilai struktur ekonomi Batam membuat dampak pelemahan rupiah lebih banyak dirasakan dari sisi negatif dibandingkan manfaat yang diperoleh dari peningkatan daya saing ekspor.
“Pelemahan rupiah ke level Rp17.800 per dolar AS cukup mengkhawatirkan bagi Batam dan Kepri. Struktur ekonomi Batam masih didominasi industri yang mengimpor bahan baku dan mengekspor barang jadi. Jadi dampaknya terasa di dua sisi,” ujarnya, Selasa (2/6).
Menurut Suyono, sektor manufaktur elektronik dan galangan kapal menjadi yang paling rentan terdampak karena sekitar 70 persen bahan bakunya masih berasal dari impor.
Ia memperkirakan setiap pelemahan rupiah sebesar 5 persen dapat mendorong kenaikan biaya produksi sekitar 3 hingga 4 persen. Kondisi tersebut cukup berat mengingat margin keuntungan rata-rata industri di Batam hanya berkisar 5 sampai 8 persen.
“Margin industri yang sudah tipis akan langsung tergerus. Ini yang menjadi kekhawatiran utama pelaku usaha,” katanya.
Tak hanya industri besar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor perdagangan juga diperkirakan ikut merasakan tekanan. Harga barang impor, suku cadang, hingga mesin produksi berpotensi naik, sementara daya beli masyarakat bisa melemah akibat kenaikan harga kebutuhan.
Perusahaan yang memiliki pinjaman dalam mata uang dolar AS juga menghadapi risiko tambahan.
“Nilai utang berbasis dolar otomatis membengkak ketika dikonversi ke rupiah. Bebannya bisa naik sekitar 5 sampai 7 persen,” jelasnya.
Di tengah tekanan tersebut, beberapa sektor masih berpeluang memperoleh keuntungan. Pelemahan rupiah membuat produk ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Selain itu, Batam berpotensi semakin menarik bagi wisatawan asal Singapura dan Malaysia karena biaya berwisata menjadi relatif lebih murah.
Namun, manfaat tersebut dinilai tidak terlalu besar karena sebagian industri di Batam menggunakan skema toll manufacturing dengan pembayaran jasa yang tetap menggunakan dolar AS.
“Pariwisata memang bisa mendapat keuntungan karena Batam terlihat lebih murah bagi wisatawan asing. Tetapi kalau harga BBM, listrik, dan bahan pokok ikut naik, manfaatnya bisa berkurang,” ujarnya.
Suyono menilai tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipengaruhi faktor global. Sekitar 70 persen dipicu kondisi eksternal, sementara sisanya berasal dari faktor domestik.
Kebijakan bank sentral AS (The Federal Reserve) yang masih mempertahankan suku bunga tinggi membuat investor global lebih memilih menyimpan dana dalam aset berbasis dolar AS.
“Dana global saat ini lebih banyak mengalir ke dolar dan obligasi pemerintah AS yang menawarkan imbal hasil menarik,” katanya.
Selain itu, melemahnya harga komoditas, meningkatnya ketegangan geopolitik dunia, serta menyusutnya surplus neraca perdagangan Indonesia turut memberikan tekanan terhadap rupiah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2026 hanya mencapai 89,1 juta dolar AS, jauh lebih rendah dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 3,32 miliar dolar AS.
Dari sisi domestik, pelebaran defisit transaksi berjalan dan tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku juga menjadi faktor yang memperlemah fundamental rupiah.
“Batam contohnya. Sebagian besar komponen elektronik masih impor. Ditambah sentimen sejumlah kebijakan baru yang membuat investor cenderung menunggu dan melihat perkembangan ke depan,” katanya.
Menurut Suyono, Indonesia juga menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam menarik investasi manufaktur. Negara seperti Vietnam dinilai menawarkan biaya produksi yang lebih kompetitif, regulasi yang lebih sederhana, serta insentif yang agresif bagi investor.
“Kalau kondisi ini berlanjut, investasi manufaktur baru bisa lebih banyak mengalir ke Vietnam. Sementara perusahaan yang sudah ada di Batam berpotensi menunda ekspansi,” ujarnya.
Di sisi lain, dunia usaha juga dihadapkan pada sejumlah kebijakan baru yang berpotensi menambah biaya operasional.
Salah satunya adalah penerapan PP Nomor 20 Tahun 2026 yang menghapus fasilitas PPh Final UMKM 0,5 persen bagi badan usaha berbentuk PT dan CV. Dengan aturan baru tersebut, perusahaan harus beralih ke skema pajak umum berdasarkan laba kena pajak.
“Ketika penjualan sedang melambat, kenaikan beban pajak dan biaya administrasi tentu memberi tekanan tambahan terhadap arus kas perusahaan,” katanya.
Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta pengaturan impor yang semakin ketat juga dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi industri Batam yang masih bergantung pada bahan baku impor.
“Tujuannya memang baik untuk memperkuat industri nasional. Namun bagi Batam yang sebagian besar bahan bakunya masih impor, kebijakan ini berpotensi meningkatkan biaya dan memperpanjang proses pengadaan,” ujarnya.
Menurut Suyono, kombinasi pelemahan rupiah, kenaikan biaya produksi, kebijakan baru, dan perlambatan permintaan global dapat menciptakan efek ganda bagi sektor manufaktur Batam.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat dan BP Batam memberikan stimulus tambahan bagi dunia usaha, seperti percepatan perizinan, pengurangan biaya UWT, hingga dukungan tarif listrik bagi industri padat karya.
Ia juga mengusulkan masa transisi penerapan PP Nomor 20 Tahun 2026 selama dua tahun bagi perusahaan dengan omzet tertentu agar memiliki waktu untuk menyesuaikan diri.
“Bank Indonesia juga perlu menjaga stabilitas rupiah agar tidak menembus level psikologis tertentu yang dapat membuat investor semakin menahan ekspansi. Jika tidak diantisipasi, arus investasi baru berpotensi bergeser ke negara pesaing,” pungkasnya. (*)
Reporter : RENGGA YULIANDRA
Editor : RATNA IRTATIK