Buka konten ini
Kenaikan BBM nonsubsidi tak lagi berhenti di SPBU, tetapi menjalar ke ongkos logistik, harga sembako, hingga dapur rumah tangga di Batam. Saat pelaku usaha menaikkan tarif dan UMKM terjepit, beban justru bergeser ke masyarakat kecil yang dipaksa berhemat. Pertanyaannya, seberapa jauh gelombang kenaikan ini akan berhenti, atau hantaman ini justru baru dimulai?
KENAIKAN tajam harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Dexlite dan Pertamina Dex yang merupakan jenis BBM yang umum digunakan untuk kendaraan pengangkut logistik dengan kenaikan hampir dua kali lipat dalam waktu singkat, menjadi alarm serius bagi perekonomian Batam dan Kepulauan Riau. Sebagai wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada pasokan barang dari luar daerah, Batam berada pada posisi rentan terhadap gejolak biaya distribusi.
Tekanan pada sektor distribusi bahkan disebut sudah memasuki fase sulit dikendalikan. Kenaikan tajam harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Dexlite dan Pertamina Dex dalam waktu singkat memicu kekhawatiran serius di kalangan pelaku usaha logistik di Batam.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Batam, Yasser Hadeka Daniel, menegaskan kenaikan harga BBM hampir pasti akan berdampak pada tarif jasa logistik, khususnya pada perusahaan jasa pengurusan transportasi (JPT) atau freight forwarding.
“Dengan kondisi seperti ini, pelaku logistik akan menyesuaikan tarif. Perkiraan sementara, kenaikan bisa berada di kisaran 30 hingga 40 persen,” ujarnya, Kamis (23/4).
Menurut dia, meski belum ada kesepakatan kolektif antarpelaku usaha, tekanan biaya operasional yang terus meningkat membuat penyesuaian tarif menjadi sulit dihindari.
Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa kenaikan biaya logistik akan segera diteruskan ke rantai distribusi dan berpotensi mendorong kenaikan harga barang di pasar.
Dampak kenaikan tersebut tidak berhenti pada sektor transportasi, tetapi mulai merembet ke kebutuhan pokok masyarakat. Biaya logistik yang melonjak membuat harga bahan pangan perlahan merangkak naik di tingkat pasar.
Kondisi ini menjadi tekanan baru bagi rumah tangga, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah yang selama ini sudah dihadapkan pada fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Di sejumlah pasar tradisional Batam, para ibu mulai mengeluhkan belanja harian yang kian membengkak, seiring harga bahan pangan yang perlahan merangkak naik.
Kenaikan harga lauk pauk yang masih bertahan tinggi, ditambah lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berimbas terhadap kenaikan harga bahan pangan yang diangkut ke Batam, menjadi kombinasi tekanan yang sulit dihindari. Bagi warga di kawasan Batuaji, Sagulung, Bengkong, hingga Jodoh, Batuampar, kondisi ini memaksa mereka mengatur ulang pola belanja agar pengeluaran tetap terkendali.
Siti, warga Batuaji, mengaku pengeluaran belanja bulanannya terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga cabai yang mencapai Rp65 ribu per kilogram membuatnya harus mengurangi jumlah pembelian. Begitu juga harga lauk pauk seperti ayam, daging bahkan ikan jenis tertentu yang harganya masih tinggi, membuatnya harus memutar otak untuk berhemat.
“Sekarang belanja harus benar-benar dihitung. Cabai mahal, akhir-akhir ini harga minyak goreng juga naik, jadi uang belanja cepat habis,” ujarnya.
Kondisi serupa dialami Rina, warga Sagulung. Ia kini lebih selektif dalam berbelanja dan tidak lagi membeli kebutuhan dalam jumlah besar seperti sebelumnya. “Biasanya belanja sekali banyak, sekarang harus dikurangi. Kadang cari bahan lain untuk campuran supaya lebih hemat,” katanya.
Di Bengkong, ibu muda lainnya, Lina, mengaku mulai menyiasati kebutuhan dapur dengan mengganti bahan masakan ke alternatif yang lebih terjangkau. Langkah itu dilakukan agar pengeluaran tidak melebihi anggaran mingguan. “Kalau dulu pakai cabai banyak, sekarang dikurangi. Kadang diganti bumbu lain supaya rasa tetap ada tapi biaya tidak terlalu besar,” ungkapnya.
Sementara itu, Nurhayati, warga Jodoh, mengaku kekhawatirannya tidak hanya pada kondisi saat ini, tetapi juga potensi kenaikan harga lanjutan. Meski beberapa komoditas masih relatif stabil, ia khawatir tekanan akan semakin meluas. “Yang ditakutkan bukan cuma sekarang, tapi kalau semua ikut naik nanti makin susah,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan di pasar tradisional di sejumlah wilayah tersebut, harga cabai rawit merah atau cabai setan di kisaran Rp65 ribu per kilogram, cabai rawit hijau Rp55 ribu per kg, sementara cabai merah besar berada di rentang Rp40 ribu hingga Rp45 ribu per kilogram. Tingginya harga dipengaruhi pasokan yang belum kembali normal akibat terbatasnya hasil panen dari daerah pemasok.
Untuk komoditas lain, harga bawang merah tercatat sekitar Rp27 ribu per kilogram, bawang putih Rp23 ribu per kilogram, dan beras kualitas bawah sekitar Rp14 ribu per kilogram. Minyak goreng curah berada di kisaran Rp20.500 per kilogram, sedangkan minyak kemasan dijual antara Rp19 ribu hingga Rp22 ribu per liter. Harga daging ayam ras mencapai Rp40 ribu per kilogram, sementara daging sapi beku sekitar Rp125-130 ribu per kilogram.
Kondisi ini memperlihatkan bagaimana tekanan dari kenaikan biaya logistik mulai merambat hingga ke tingkat konsumsi rumah tangga. Kenaikan harga yang terjadi secara bertahap tetap memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.
Para ibu rumah tangga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menekan lonjakan harga. Pengawasan distribusi dan intervensi pasar dinilai penting agar beban tidak terus berpindah ke masyarakat kecil.
“Harapan kami pemerintah bisa cari solusi supaya harga kembali stabil. Jangan sampai rakyat kecil terus yang menanggung,” kata Rina.
Di tingkat distribusi, tekanan itu juga mulai terasa nyata. Sejumlah pelaku usaha mengaku ongkos pengiriman barang mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa pekan terakhir, terutama untuk pengiriman menggunakan kontainer dari daerah pemasok utama.
Kenaikan biaya tersebut perlahan mulai diteruskan ke harga jual di pasar. Meski belum terjadi lonjakan tajam, tren penyesuaian harga sudah mulai terlihat pada sejumlah komoditas pangan, seiring masuknya stok baru dengan biaya distribusi yang lebih tinggi.
Ketua Asosiasi Distributor Bahan Pokok Kota Batam, Aryanto, mengatakan kenaikan biaya distribusi menjadi dampak paling cepat dirasakan pelaku usaha.
“Pasti ada dampaknya, terutama di biaya distribusi. Kenaikan BBM ini membuat ongkos kontainer dan ekspedisi ikut naik,” ujarnya, kemarin.
Lonjakan ongkos kirim tersebut, kata dia, secara langsung memengaruhi harga jual di tingkat pasar. Meski demikian, jika dihitung secara rinci, kenaikan per satuan barang masih relatif kecil dan belum memicu lonjakan harga signifikan.
Aryanto mencontohkan, kenaikan biaya satu kontainer sekitar Rp2 juta. Jika dibagi dalam muatan beras sebanyak 1.000 karung ukuran 25 kilogram, maka tambahan biaya hanya sekitar Rp2.000 per karung atau sekitar Rp80 per kilogram. “Kalau dihitung detail, kenaikannya memang tidak besar,” jelasnya.
Kendati demikian, potensi kenaikan tetap terbuka jika tidak dikendalikan. Karena itu, asosiasi mengingatkan seluruh distributor agar tidak mengambil keuntungan berlebih di tengah situasi tersebut.
“Kami minta anggota mengikuti kenaikan yang ada saja, tidak boleh menambah margin yang tidak wajar. Kalau naik Rp100, jangan dijual jadi Rp120. Harus tetap rasional,” tegasnya.
Sejumlah komoditas bahkan mulai merasakan tekanan lebih cepat. Minyak goreng, misalnya, menjadi salah satu bahan pokok yang terdampak ganda. Selain biaya distribusi yang meningkat, harga dari produsen juga mengalami kenaikan.
“Minyak goreng ini kena dua kali, dari ekspedisi naik, dari pabrik juga naik sekitar 3 sampai 5 persen. Jadi dampaknya lebih terasa,” kata Aryanto.
Di lapangan, sebagian distributor mulai melakukan penyesuaian harga, khususnya untuk barang baru yang masuk dengan ongkos distribusi terbaru. Sementara itu, untuk stok lama, sebagian pelaku usaha masih menahan harga guna menjaga stabilitas pasar.
“Kalau barang lama masih ada, kami minta tidak langsung naik. Tapi kalau barang baru masuk, otomatis harus menyesuaikan harga,” ujarnya.
Ia memastikan hingga saat ini belum ditemukan praktik penimbunan bahan pokok oleh distributor. Pengawasan internal asosiasi terus dilakukan, termasuk pelaporan stok secara berkala kepada pemerintah.
“Belum ada laporan penimbunan. Kami juga rutin mengingatkan anggota untuk tidak melakukan hal itu,” tambahnya.
Aryanto menegaskan, ketergantungan Batam terhadap pasokan dari luar daerah membuat harga kebutuhan pokok sangat sensitif terhadap perubahan biaya logistik. Setiap kenaikan ongkos kirim hampir pasti akan diikuti penyesuaian harga di tingkat konsumen.
“Semua barang masuk dari luar Batam. Jadi kalau ongkos kirim naik, harga pasti ikut menyesuaikan,” jelasnya.
Di tengah kondisi tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat menahan diri dan menjaga keseimbangan pasar. Ia mengingatkan agar distribusi tetap berjalan tanpa menambah beban berlebih bagi masyarakat. “Kami minta semua pihak menahan diri. Ambil
keuntungan yang wajar saja, supaya kondisi tetap kondusif,” tutupnya.
Harga Plastik Naik, UMKM Kian Terjepit Biaya Produksi
Tekanan kenaikan biaya akibat lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya dirasakan pada sektor pangan, tetapi juga mulai merembet ke kebutuhan pendukung usaha, seperti kemasan plastik. Di Batam, kondisi ini kian menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada plastik sekali pakai untuk operasional harian.
Kenaikan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, terutama pedagang makanan dan minuman. Di tengah biaya bahan baku yang sudah meningkat, tambahan ongkos kemasan membuat margin keuntungan semakin menipis.
Sejumlah pedagang mengaku harga plastik naik hingga Rp6 ribu per pack. Kenaikan ini dinilai cukup signifikan karena penggunaan plastik dilakukan setiap hari dalam jumlah besar, sehingga langsung berdampak pada biaya operasional.
Alpan, pelaku UMKM penjual sempol di kawasan Nagoya, mengatakan lonjakan harga plastik membuat pengeluaran usahanya meningkat. “Harga plastik sekarang naiknya cukup tinggi. Dalam sehari tambahan pengeluaran sudah terasa,” ujarnya.
Menurut dia, meski kenaikan terlihat kecil per satuan, akumulasi biaya harian menjadi cukup membebani. Kondisi tersebut memaksanya mencari cara agar usaha tetap berjalan tanpa kehilangan pelanggan.
Alpan memilih tidak menaikkan harga jual, melainkan mengurangi porsi makanan sebagai langkah bertahan. “Kalau saya memilih tidak menaikkan harga jual. Tapi mengurangi porsi saja supaya pelanggan tetap beli,” katanya.
Ia menilai, menaikkan harga di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih justru berisiko menurunkan jumlah pembeli. Daya beli masyarakat yang masih terbatas menjadi pertimbangan utama pelaku usaha kecil.
Keluhan serupa juga disampaikan pedagang bahan kemasan. Yati, penjual plastik di kawasan Jodoh, mengatakan kenaikan harga terjadi karena di distributor sudah lebih dulu naik.
“Memang harga dari distributor sudah naik. Kami sebagai penjual juga tidak bisa menahan harga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kenaikan harga plastik mulai terasa sejak awal 2026. Selain dipengaruhi bahan baku, biaya transportasi dan distribusi juga ikut mendorong kenaikan harga di tingkat pengecer.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada daya beli pelaku UMKM. Banyak pedagang kini mengurangi jumlah pembelian untuk menekan biaya produksi. “Pengaruhnya ke omzet penjualan juga. Karena pedagang eceran sekarang mengurangi jumlah belinya,” kata Yati.
Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan akibat kenaikan biaya logistik tidak hanya berhenti pada harga bahan pangan, tetapi juga merembet ke seluruh rantai usaha, termasuk sektor pendukung seperti kemasan.
Para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga bahan baku atau menghadirkan alternatif kemasan yang lebih terjangkau bagi usaha kecil.
“Harapannya semoga semua harga stabil lagi, jadi perputaran uang lebih lancar,” tutupnya.
Redam Dampak, Pemko Siapkan Operasi Pasar
Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai memicu kekhawatiran terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok di Batam. Meski dampaknya belum sepenuhnya terasa di pasar, pemerintah daerah mulai bersiap mengantisipasi lonjakan harga yang berpotensi terjadi dalam waktu dekat.
Pemerintah Kota Batam menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam gejolak tersebut. Selain memastikan ketersediaan stok, intervensi melalui operasi pasar murah juga disiapkan guna menjaga daya beli masyarakat.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Wahyu Daryatin, mengatakan hingga saat ini harga sembako masih relatif stabil meski tekanan mulai muncul di jalur distribusi.
“Walaupun ada isu kenaikan, kebutuhan utama seperti beras dan minyak goreng masih terkendali. Stok juga masih aman,” ujarnya, Selasa (28/4).
Namun demikian, potensi kenaikan harga dinilai sulit dihindari apabila tekanan dari sektor logistik terus berlanjut. Kenaikan BBM nonsubsidi, khususnya Dexlite yang banyak digunakan kendaraan angkutan barang, menjadi salah satu pemicu utama membengkaknya biaya distribusi.
Distribusi pasokan dari luar daerah, terutama dari Jakarta sebagai daerah pemasok utama, kini mulai menghadapi hambatan. Selain antrean kontainer, biaya ekspedisi juga mengalami kenaikan yang berdampak langsung pada struktur harga barang.
“Pengiriman barang itu sangat bergantung pada BBM. Sekarang biaya ekspedisi naik, otomatis nanti akan ada penyesuaian harga. Tapi untuk saat ini masih stabil,” jelas Wahyu.
Ia menegaskan, jika harga BBM terus berfluktuasi, maka tekanan terhadap harga sembako akan semakin kuat. Efek berantai dari sektor distribusi dinilai tidak bisa dihindari.
“Kalau BBM tidak stabil, harga sembako pasti ikut terdorong naik. Ini efek berantai dari distribusi,” tegasnya.
Pemerintah memproyeksikan dampak lebih nyata akan mulai terlihat dalam waktu dekat, seiring masuknya pasokan baru dengan biaya distribusi yang telah disesuaikan.
“Kita lihat nanti di bulan Mei. Kalau ada penyesuaian, itu tergantung kondisi harga BBM,” katanya.
Sebagai langkah jangka pendek, Pemko Batam berencana menggencarkan operasi pasar murah yang akan menyasar seluruh kecamatan dan kelurahan. Program ini diharapkan mampu menahan laju kenaikan harga sekaligus menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
“Rencana ada pasar murah di bulan Mei. Waktunya masih menyesuaikan, apakah sebelum atau sesudah Iduladha,” ujarnya.
Dalam program tersebut, Disperindag menyiapkan sekitar 25 ribu paket sembako untuk didistribusikan kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi dengan distributor juga terus diperkuat untuk memastikan pasokan tetap tersedia dan tidak terjadi kelangkaan di tingkat pasar.
Meski demikian, ketergantungan Batam terhadap pasokan dari luar daerah menjadi tantangan tersendiri. Setiap gangguan pada distribusi atau kenaikan biaya logistik hampir pasti akan berdampak pada harga di tingkat konsumen.
Untuk jangka panjang, stabilitas harga sangat bergantung pada kelancaran distribusi serta kebijakan energi di tingkat nasional. “Kita terus pantau. Yang penting stok aman dulu, distribusi lancar, dan intervensi pasar kita siapkan,” tutur Wahyu.
Satgas Pangan Pastikan Tak Ada Penimbunan
Di tengah kekhawatiran kenaikan harga yang mulai merambat, aparat penegak hukum memastikan belum ada indikasi permainan pasokan di lapangan. Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Kepulauan Riau menegaskan hingga saat ini tidak ditemukan praktik penimbunan bahan pokok, meski terjadi dinamika harga akibat penyesuaian BBM.
Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri sekaligus anggota Satgas Pangan, AKBP Paksi Eka Syahputra, mengatakan pengawasan dilakukan secara intensif setiap hari, baik di tingkat Polda maupun Polres.
“Sejauh ini indikasi penimbunan belum ditemukan. Kami rutin turun ke pasar untuk mengecek harga dan ketersediaan barang,” ujarnya.
Pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung di lapangan, tetapi juga memanfaatkan teknologi. Satgas Pangan bahkan melakukan pemantauan hingga ke wilayah terpencil seperti Anambas melalui komunikasi video call dengan pelaku pasar.
“Jadi kami bisa melihat kondisi secara real time. Kalau ada kenaikan harga komoditas tertentu, kami langsung berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Disperindag dan tim ketahanan pangan,” jelasnya.
Seluruh komoditas menjadi fokus pengawasan, mulai dari beras, gula, minyak goreng hingga cabai. Menurut Paksi, setiap jenis bahan pokok memiliki potensi untuk disalahgunakan dalam situasi harga yang bergejolak, sehingga pengawasan dilakukan secara menyeluruh. “Tidak ada komoditas yang kami abaikan. Semua berpotensi ditimbun, sehingga kami awasi secara ketat,” tegasnya.
Dalam hal penindakan, ia menjelaskan pelaku penimbunan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp50 miliar. Jika ditemukan unsur lain seperti penyelundupan, penanganan dapat menggunakan Undang-Undang Kepabeanan sebagai aturan khusus.
Meski demikian, Paksi menegaskan bahwa kelangkaan barang tidak selalu identik dengan penimbunan. Gangguan distribusi dan faktor cuaca juga dapat memengaruhi ketersediaan barang di pasar.
“Kalau ada laporan penimbunan tentu kami tindaklanjuti. Tapi kalau kelangkaan, harus dilihat dulu penyebabnya,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan jika menemukan dugaan penimbunan di lapangan.
Ancaman Inflasi Mulai Dipantau
Kenaikan tajam harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Dexlite dan Pertamina Dex mulai memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi Batam. Sebagai daerah kepulauan yang sangat bergantung pada distribusi barang dari luar, lonjakan biaya energi dinilai berpotensi memicu kenaikan biaya logistik hingga mendorong inflasi daerah.
Dampak awal kenaikan tersebut kini mulai dipantau dari sektor yang paling sensitif terhadap perubahan harga BBM, yakni transportasi. Sektor ini menjadi pintu masuk efek berantai yang kemudian merembet ke distribusi barang dan harga kebutuhan pokok.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Eko Aprianto, mengatakan, pihaknya masih melakukan pencatatan dan pengumpulan data untuk mengukur dampak riil kenaikan BBM nonsubsidi terhadap pergerakan harga barang dan jasa.
“Untuk pengaruh kenaikan BBM nonsubsidi saat ini masih dalam proses pencatatan oleh petugas. Kami belum bisa menyimpulkan dampaknya karena masih menunggu data yang masuk,” ujarnya, Selasa (27/4).
Menurut dia, sektor transportasi menjadi yang paling cepat terdampak karena memiliki ketergantungan langsung terhadap bahan bakar. Kenaikan biaya pada sektor ini berpotensi langsung diteruskan ke biaya logistik.
“Yang paling berpotensi cepat terdampak adalah transportasi, karena berhubungan langsung dengan BBM. Dari situ akan berlanjut ke biaya logistik atau distribusi barang,” katanya.
Kenaikan biaya distribusi tersebut selanjutnya berpotensi memicu penyesuaian harga pada berbagai komoditas, terutama bahan kebutuhan pokok yang didatangkan dari luar Batam. Kondisi ini dinilai dapat menjadi salah satu pemicu inflasi, khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan transportasi.
Meski demikian, BPS belum dapat memastikan komoditas mana yang akan menjadi penyumbang utama inflasi akibat kenaikan BBM nonsubsidi. Hal itu karena proses pengumpulan data masih berlangsung dan memerlukan validasi dari hasil pemantauan lapangan.
Eko menegaskan, BPS tidak membuat proyeksi inflasi, melainkan menghitung berdasarkan data faktual yang terjadi. Dampak kenaikan harga BBM yang mulai berlaku pada pertengahan April diperkirakan baru akan terlihat dalam rilis inflasi bulan April yang diumumkan awal Mei.
“Kenaikan terjadi di pertengahan April, sehingga pengaruhnya akan terlihat setelahnya. Insya Allah inflasi April akan kita lihat pada awal Mei nanti,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan pemantauan harga dan kelancaran distribusi menjadi kunci untuk menahan gejolak. BPS bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Pemerintah Kota Batam terus berkoordinasi agar tekanan harga tidak meluas ke berbagai sektor.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Batam mulai menyiapkan langkah antisipatif. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyatakan akan membuka dialog lintas sektor dengan dinas terkait, PT Pertamina (Persero), serta pelaku logistik guna meredam dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat.
Dari kalangan dunia usaha, kekhawatiran juga mulai mencuat. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam, Rafki Rasyid, menilai kenaikan BBM nonsubsidi akan berdampak langsung pada biaya logistik yang menjadi komponen penting dalam aktivitas industri.
Menurut dia, kenaikan biaya logistik berpotensi mendorong harga produk ekspor Batam menjadi lebih mahal di pasar internasional. “Kalau harga naik, permintaan bisa turun. Kalau permintaan menurun, produksi perusahaan juga bisa ikut berkurang,” ujarnya.
Ia mengingatkan, apabila tren kenaikan harga energi terus berlanjut dan bahkan merembet ke BBM subsidi, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah bisa jauh lebih besar.
Saat ini, pelaku usaha masih mengambil sikap wait and see sambil mencermati perkembangan harga energi global serta kebijakan pemerintah. (***)
Reporter : EUSEBIUS SARA – YASHINTA – M SYA’BAN – YOFI YUHENDRI – RENGGA YULIANDRA
Editor : RATNA IRTATIK