Buka konten ini
BALI (BP) – Perguruan tinggi diminta berbenah. Program studi (prodi) yang dinilai tak lagi selaras dengan kebutuhan dunia kerja ke depan siap dievaluasi, bahkan ditutup.
Sinyal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badri Munir Sukoco. Ia meminta para rektor mulai memilah prodi yang masih relevan dan berani mengambil langkah tegas.
“Ada prodi yang perlu kita seleksi. Kalau memang tidak relevan, ya bisa saja ditutup demi meningkatkan kualitas dan kesesuaian,” ujarnya dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali, Kamis (23/4).
Setiap tahun, kampus di Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta mahasiswa. Sebanyak 1,7 juta di antaranya sarjana, sisanya lulusan diploma. Di sisi lain, lapangan kerja tak selalu mampu menyerap jumlah tersebut.
Ada delapan sektor strategis yang kini menjadi fokus: energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju. Kampus diminta menangkap peluang itu.
“Ke depan, kita harus petakan prodi apa yang benar-benar dibutuhkan. Itu akan kita susun bersama,” kata Badri.
Ia menyoroti tren kampus yang masih menggunakan pendekatan market driven—membuka prodi berdasarkan minat pasar sesaat. Dampaknya, terjadi kelebihan lulusan di bidang tertentu.
Salah satu contoh, potensi surplus tenaga dokter pada 2028 jika tidak diantisipasi. Belum lagi persoalan distribusi yang belum merata antarwilayah.
Masalah serupa juga terjadi di jurusan kependidikan. Setiap tahun, sekitar 490 ribu lulusan dihasilkan. Sementara kebutuhan guru hanya sekitar 20 ribu orang. Sisanya berisiko menjadi pengangguran terdidik. Karena itu, perguruan tinggi diajak beralih ke strategi market driving. Artinya, bukan sekadar mengikuti pasar, tetapi ikut membentuk kebutuhan melalui pengembangan prodi baru yang relevan dengan arah pembangunan nasional. Kajian mendalam pun diperlukan. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO