Buka konten ini
TEHERAN (BP) – Gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat masih bertahan, namun peluang perdamaian dinilai kian menjauh. Pemerintah Iran menuding kebijakan blokade yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai penghambat utama dalam proses negosiasi.
Pejabat Teheran menilai tekanan ekonomi melalui blokade maritim justru memperumit upaya diplomasi yang tengah berjalan. Di tengah situasi yang belum sepenuhnya stabil, ketegangan kedua negara masih terus meningkat.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan tidak akan ada gencatan senjata penuh selama blokade tersebut masih diberlakukan. Ia menyebut kebijakan itu sebagai bentuk tekanan yang tidak dapat diterima dalam proses diplomasi.
“Tidak akan ada gencatan senjata penuh selama blokade masih berlaku,” tegasnya.
Ghalibaf bahkan menyebut langkah Amerika Serikat sebagai “penyanderaan ekonomi” yang berdampak luas, tidak hanya bagi Iran, tetapi juga terhadap stabilitas perdagangan global. Ia menegaskan Iran tidak akan tunduk pada tekanan maupun intimidasi.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, turut menekankan pentingnya dialog dibandingkan tekanan militer. Ia menyatakan Iran tetap terbuka terhadap perundingan damai, namun menolak pendekatan yang disertai ancaman dan sanksi.
“Dialog harus didahulukan, bukan tekanan,” ujarnya.
Ketegangan semakin meningkat setelah Iran memutuskan tidak menghadiri perundingan di Pakistan sebagai bentuk protes. Langkah ini memperpanjang ketidakpastian terhadap kelanjutan proses diplomasi.
Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amir-Saeid Iravani, menegaskan pencabutan blokade menjadi syarat utama agar negosiasi dapat dilanjutkan. Menurutnya, Iran siap kembali ke meja perundingan jika prinsip keadilan terpenuhi.
Di sisi lain, Gedung Putih tetap mempertahankan blokade sebagai alat tekanan. Presiden Donald Trump bahkan disebut puas dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan terhadap Iran.
Perbedaan sikap ini membuat situasi berada pada kondisi “tanpa perang, tanpa perdamaian”. Ketidakpastian masih membayangi, dengan risiko konflik yang sewaktu-waktu dapat kembali memanas.
Trump Bertahan, Blokade Hormuz Tak Dicabut
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan tidak akan mencabut blokade di Selat Hormuz hingga Iran menyetujui kesepakatan damai. Kebijakan ini disebut sebagai instrumen tekanan utama dalam negosiasi.
Trump mengklaim blokade tersebut telah menimbulkan kerugian ekonomi besar bagi Iran, bahkan mencapai ratusan juta dolar per hari.
“Tekanan ini tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang oleh Iran,” ujarnya.
Blokade di Selat Hormuz berdampak langsung pada jalur perdagangan energi global. Sebagai salah satu rute vital, gangguan di kawasan ini turut memicu lonjakan harga minyak dunia.
Situasi semakin kompleks setelah Iran menolak menghadiri perundingan damai di Islamabad. Penolakan tersebut menambah ketidakpastian terhadap upaya meredakan konflik.
Ketegangan juga meningkat setelah pasukan Amerika Serikat menyita kapal kargo berbendera Iran yang diduga mencoba menembus blokade. Iran mengecam tindakan itu sebagai pelanggaran gencatan senjata.
Militer Iran bahkan menyatakan siap melakukan pembalasan, menilai penyitaan kapal sebagai bentuk agresi dan pelanggaran hukum internasional.
Kapal Tanker Ditahan, Ketegangan Kian Memuncak
Pasukan Amerika Serikat menahan kapal tanker minyak M/T Tifani di Samudra Hindia di tengah ketegangan gencatan senjata. Kapal tersebut diduga membawa minyak mentah asal Iran.
Pentagon menyebut operasi dilakukan tanpa insiden sebagai bagian dari upaya menghentikan distribusi minyak Iran yang terkena sanksi.
Kapal tersebut dilaporkan membawa sekitar dua juta barel minyak dari Pulau Kharg dan sempat melintasi Selat Hormuz sebelum menuju Asia Tenggara.
Penahanan ini dinilai semakin memperburuk situasi yang sudah tegang. Negosiasi antara Washington dan Teheran kini berada di titik kritis, sementara upaya mediasi belum menunjukkan hasil.
Pemerintah Iran mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional, bahkan menyebutnya sebagai bentuk “terorisme negara”.
Di tengah situasi yang belum menentu, ancaman konflik terbuka kembali menjadi bayang-bayang yang sulit dihindari. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK