Buka konten ini
BATAM (BP) – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai mengubah pola konsumsi masyarakat di Kepulauan Riau. Dalam beberapa hari terakhir, warga terlihat mulai beralih ke BBM subsidi seiring melonjaknya harga sejumlah jenis BBM nonsubsidi.
Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Kepri, Bagus Handoko, mengatakan pergeseran tersebut merupakan respons alami terhadap perubahan harga di pasaran.
“Secara mekanisme pasar, pasti terjadi pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke subsidi,” ujarnya, Selasa (21/4).
Meski demikian, ia mengakui data pasti terkait peningkatan konsumsi BBM subsidi belum dapat dihitung secara akurat. Pasalnya, penyesuaian harga baru berjalan dalam waktu singkat.
“Kenaikan belum bisa terdata 100 persen. Kami akan melihat dalam dua minggu ke depan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas,” jelasnya.
Namun, berdasarkan estimasi awal, konsumsi BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar diperkirakan meningkat sekitar 10 hingga 15 persen. Sebaliknya, konsumsi BBM nonsubsidi diprediksi menurun cukup signifikan.
“Pertamax Turbo diperkirakan turun 20 hingga 30 persen. Untuk Dexlite bahkan bisa mencapai penurunan hingga 40 persen,” katanya.
Menurut Bagus, penurunan ini tidak hanya dipicu oleh kenaikan harga, tetapi juga karena selisih harga dengan BBM industri yang semakin tipis.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 memang tergolong signifikan. Di wilayah Kepri non-FTZ, harga Pertamax Turbo melonjak dari Rp13.650 menjadi Rp20.250 per liter atau naik Rp6.600.
Sementara itu, Dexlite dan Pertamina Dex mengalami kenaikan paling tajam, masing-masing dari kisaran Rp14 ribuan menjadi Rp24 ribuan per liter, atau meningkat hampir Rp10 ribu.
Di Batam yang berstatus FTZ, kenaikan juga cukup terasa. Pertamax Turbo naik dari Rp12.400 menjadi Rp18.450 per liter. Sedangkan Dexlite dari sekitar Rp13.450 menjadi Rp22.450, dan Pertamina Dex dari Rp13.800 menjadi Rp22.700 per liter.
Di sisi lain, harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite masih berada di kisaran Rp10.000 per liter, sementara Biosolar sekitar Rp6.800 per liter.
Selisih harga yang kini mencapai Rp8.000 hingga Rp15.000 per liter inilah yang dinilai menjadi faktor utama masyarakat beralih ke BBM subsidi.
Pertamina menegaskan penyesuaian harga tersebut hanya berlaku pada sektor retail atau penjualan eceran di SPBU, sementara harga BBM untuk kebutuhan industri tidak mengalami perubahan.
“Perubahan hanya di retail. Harga industri tetap,” ujar Bagus.
Ia menambahkan, seluruh angka prediksi peralihan konsumsi BBM yang disampaikan tersebut masih bersifat estimasi awal dan akan terus dipantau seiring perkembangan di lapangan.
“Ini masih tahap awal, baru berjalan dua hingga tiga hari. Kami akan terus memonitor,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengimbau masyarakat mampu agar tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Imbauan ini disampaikan menyusul potensi peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke subsidi akibat kenaikan harga.
Menurut Bahlil, BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Karena itu, ia menegaskan kelompok mampu seharusnya tidak mengambil jatah tersebut.
“BBM subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang berhak. Jangan seperti saya, Dirjen, atau Wamen, karena harga BBM RON 98 naik lalu pindah ke subsidi. Itu artinya kita mengambil hak orang lain. Apa tidak malu?” ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4).
Ia menekankan, kesadaran masyarakat menjadi kunci agar distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran, terutama di tengah selisih harga yang semakin lebar antara BBM subsidi dan nonsubsidi.
Selain imbauan, pemerintah juga akan memperketat pengawasan di lapangan guna mencegah penyalahgunaan BBM subsidi.
Bahlil menyebut, pemerintah telah menyiapkan skema pembatasan pembelian BBM subsidi, salah satunya dengan membatasi volume pengisian harian.
“BBM subsidi itu akan dibatasi, misalnya 50 liter per hari. Itu sudah cukup untuk kebutuhan kendaraan. Kalau lebih dari itu, tentu harus dipertanyakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat kecil yang bergantung pada energi dengan harga terjangkau.
Di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan. (*)
Reporter : YASHINTA
Editor : RATNA IRTATIK